Network
MALANG TERKINI - Menurut dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen mengatakan: '(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'. Berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban yaitu: menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan membiayai pendidikan bagi warga negara.
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji pada acara peletakan batu pertama pembangunan SMPN 28 Malang di Polehan pada 30 Juni 2021. “Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah yang di antaranya terdiri dari Bupati/Wali Kota dan DPRD harus melaksanakan tugas-tugas negara seperti pemenuhan sarana prasarana pendidikan,” jelasnya.
Untuk diketahui bersama, Pemerintah Kota Malang sedang membangun tiga bangunan SMP baru di Malang. Ada SMPN 28 di wilayah Polehan, SMPN 29 di wilayah Gadang , dan SMPN 30 di wilayah Mulyorejo.
Baca Juga: Pemkot Malang Segera Bangun Taman di Bawah Jembatan Kedungkandang
Penambahan tiga bangunan SMP ini bertujuan untuk menampung siswa SMP baru, terutama yang berdomisili di sekitar wilayah SMP tersebut. Hal ini juga selaras dengan aturan zonasi yang ada saat PPDB, sehingga siswa lulusan SD bisa bersekolah sesuai zonasi domisilinya.
Dikutip Malang Terkini dari laman Pemerintah Kota Malang, Sutiaji menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Malang tapi untuk meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM).
IPM Kota Malang saat ini 81 persen sedangkan nasional 74 persen. Kota Malang berada di posisi kedua di tingkat Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya yang saat ini sekitar 82 persen.
“Gedung oke, fasilitas disiapkan, proses pendidikan kita siapkan, akan tetapi (kalau) keterlibatan masyarakat kurang maka nonsense, karena pendidikan bukan milik pemerintah, tapi milik kita semua,” demikian Sutiaji menjelaskan di laman Instagram Pemkot Malang @pemkotmalang, saat peletakan batu pertama untuk pembangunan SMP 29 dan SMP 30 pada 21 Juni 2021.
Baca Juga: Ingin Daftar CASN 2021 Kota Malang? Ini Dokumen yang Harus Dilengkapi
Ditambahkan Sutiaji, untuk merealisasikan semua itu, salah satu upayanya yaitu dengan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. “Namun mutu dan kualitas pendidikan terus kita genjot. Seperti pada tahun ini setidaknya ada tiga sekolah SMA yang akan dibangun dan atau diperbaiki. Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk hal itu,” sambung Sutiaji.
Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan kajian dan skala prioritas terkait hal tersebut, sehingga sarana prasarana sekolah benar-benar efektif. Koordinasi juga dilakukan sehubungan dengan adanya sejumlah permasalahan yang dialami sekolah SMA/SMK swasta, di antaranya terkait saat penerimaan siswa baru yang peminatnya minim dan bahkan tidak dapat siswa.
Lebih jauh orang nomor satu di Pemkot Malang itu menyampaikan, jika dunia pendidikan menjadi salah satu program prioritasnya karena menjadi pondasi yang kuat bagi calon generasi bangsa. “Jangan sampai anak-anak usia sekolah, tidak dapat mengenyam pendidikan dengan baik serta layak.
Berjejaring dengan jajaran DPRD Kota Malang serta dinas pendidikan, ke depan kami akan lebih optimalkan lagi ketersediaan sarana prasarana dunia pendidikan,” ungkap Sutiaji.
Di pihak lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, SE., MM membenarkan pernyataan Wali Kota Malang itu. Pihaknya pun berkomitmen akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan. “Seperti halnya pembangunan sekolah kali ini, yang juga merupakan kebutuhan masyarakat di sini,” jelasnya. ***
