MALANG TERKINI – Libur dan cuti bersama akhir tahun 2020 akan dikurangi. Hal tersebut atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai menjalani Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 23 November 2020.
"Berkaitan dengan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan," kata Muhajir lewat konferensi pers virtual, sebagaimana dikutip MalangTerkini.com dari Antara.
Baca Juga: Inilah Deretan Destinasi Wisata Favorit Selama Liburan Akhir Tahun
Baca Juga: Deretan Pantai Tersembunyi di Malang Selatan, Alamnya Masih Asri Bak Liburan di Pantai Pribadi
Muhajir menjelaskan jika Presiden meminta agar dilakukan rapat koordinasi antara Kemneko PMK dengan kementrian terkait untuk membahas masalah libur dan cuti pengganti Idul Fitri tersebut.
Pemangkasan libur akhir tahun dan cuti bersama terkait dengan kondisi pandemi covid-19 di Indonesia.
Kerumunan dan aktivitas warga punya potensi untuk menularkan virus yang tercatat masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu.
Sebelumnya, Senin 16 November 2020, Gubernur Jawa Tengah menyatakan sepakat dengan usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai penundaan libur panjang pada akhir 2020.
Baca Juga: Revisi Cuti Bersama dan Libur Akhir Tahun Sesuai Arahan Presiden Jokowi
"Setuju dengan usulan IDI soal penundaan libur akhir tahun," katanya usai rapat penanganan COVID-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang ketika itu, dikutip dari Antara.
"Kita sudah menyiapkan antisipasinya. Kan masih ada potensi kerumunan, misalnya Maulid Nabi, akan ada Natal, mungkin perayaan di luar itu adalah tahun baru," lanjutnya.
Baca Juga: Deretan Wisata Candi di Malang Raya, Liburan Sembari Menyaksikan Bukti Sejarah
Baca Juga: Pengurangan Libur Akhir Tahun dan Cuti Bersama 2020, Menko Muhajir Sebut Itu Arahan Presiden Jokowi
Orang nomor satu di Jateng itu menegaskan semua potensi kerumunan yang tidak dilakukan pembatasan tidak akan mendapat izin dari kepolisian.
"Kalau dari kepolisian, kalau tidak dibatasi tidak akan diizinkan," kata Ganjar Pranowo.***