MALANG TERKINI – Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) menyatakan jika akan menghapus program bantuan langsung tunai.
Risma berpendapat jika bantuan nanti akan disalurkan secara elektronik untuk meminimalisir atau menghilangkan penyelewengan atas penyaluran bantaun ke masyarakat.
Ia menyatakan jika nantinya penerima bantuan tidak lagi memerlukan pihak ketiga dalam proses penyalurannya.
Baca Juga: Diangkat jadi Menteri Sosial, Risma: Saya Cukup Kaget
Baca Juga: Reshuffle Kabinet: Jokowi Rombak 6 Menteri, Sandiaga dan Risma Masuk
Risma menegaskan jika akan menggunakan teknologi informasi untuk transparansi penyalurannya.
Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang di 2021, Jokowi Tegaskan Hal Ini
Sebagaima dikutip Malang Terkini dari Pikiran Rakyat dalam artikel “Jadi Menteri Sosial, Risma Bakal Hapus Semua Bantuan Tunai, Ini Gantinya,” disebutkan jika Risma mengatakan hal tersebut ketika melakukan serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial, Muhadjir Effendy kepada dirinya di Kementerian Sosial, di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020.
"Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus, semua transaksi online. Jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun," ungkap Risma.
Baca Juga: Dikabarkan Mendapat Tawaran Jabatan Jadi Mensos, Risma: Saya Ikut Bu Mega Saja
Pembenahan data
Risma masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial. Ke depan dirinya akan memaksimalkan Teknologi dan Informasi sehingga semuanya bisa terpadu.
Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru.
"Kalau pengalaman saya membetulkan data asal tidak ada inputan baru itu cepat sekali," ujarnya.
Risma juga akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
"Sebetulnya belum tahu krusialnya tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk itu cepat sekali. Contoh berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk," tutur Risma, Mantan Walikota Surabaya itu.
"Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan," ungkapnya.
Baca Juga: BLT BPJS Termin 2 Tahap 6 Belum Diterima Padahal Hampir Akhir Tahun? Yuk Cek Masalahnya
Mantan Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
Namun semua itu bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan perbaruan data.
"Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," ungkap Risma.***( Amir Faisol/PIKIRAN RAKYAT)