MALANG TERKINI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ungkap alasan muncul gagasan vaksin berbayar.
Ia mengatakan jika pemerintah saat ini telah memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut.
Menurut Mahfud MD, munculnya ide vaksin berbayar itu bermula dari terjadinya antrean rakyat untuk vaksinasi, namun pemerintah kekurangan tenaga vaksinator.
Baca Juga: Mahfud MD: Tidak Ada Vaksin Berbayar, Semua Vaksinasi Gratis untuk Rakyat
Jumlah kasus Covid-19 akibat varian delta meningkat namun tenaga medis yang melaksanakan vaksinasi masih kurang.
“Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu,” kata Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu 17 Juli 2021.
“Semula ide vaksin berbayar muncul krn ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp tenaga vaksinator tdk cukup. Terjadi antrean rakyat,” kata Mahfud MD.
Mahfud MD membeberkan jika semua pihak telah dikerahkan untuk melaksanakan vaksinasi tersebut, namun masih banyak yang tidak terlayani.
“Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tp tetap bnyk yg tak terlayani, banyak yg sdh antre tp tak bs terlayani saking banyaknya,” terangnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Pejabat Punya 'Sense of Crisis' Selama Masa PPKM Darurat
“Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” lanjut Mahfud MD.
Mahfud MD menjelaskan jika ide tersebut agar sektor-sektor bisa segera bekerja.
“Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja. Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah,” tutur pria kelahiran Madura tersebut.
Namun gagasan tersebut medapatkan protes dari masyarakat hingga Presiden akhirnya memutuskan untuk membatalkannya.
Baca Juga: Vaksinasi Bebayar Dibatalkan Jokowi, Fadli Zon: Alhamdulillah Suara Rakyat Didengarkan
“Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar,” pungkas Mahfud MD.
Keputusan Jokowi tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 16 Juli 2021.
Menurut Pramono, mekanisme vaksinasi akan berjalan seperti rencana semula, yakni digratiskan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.***