Fahri Hamzah Sebut Indonesia Tidak Punya Data Pemilih Sah yang Kredibel

28 Juli 2021, 11:18 WIB
Fahri Hamzah /diambil gambar dari Instagram @fahrihamzah

MALANG TERKINI – Mantan Wakil Anggota DPR RI Fahri Hamzah kembali tuliskan cuitannya di Instagram.

Dikutip dari akun resminya @fahrihamzah pada 25 Juli 2021, Fahri menyebutkan Indonesia tidak punya data pemilih yang kredibel.

Pernyataan ini dikeluarkan Fahri karena ia menganggap bahwa data digital penduduk Indonesia dirusak dan tidak mau dibenahi.

Baca Juga: Fahri Hamzah Sampaikan Berita Duka di Twitter: Mohon Doa bagi Almarhum

Makanya samapai sekarang kita tidak punya data penduduk sah pemilih yang kredibel,” ujar Fahri.

“Nanti kalau jelang peilu 2024 KPU masih akan bertengkar dengan Kemendagri soal data Daftar Pemilu Tetap (DPT) versus data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) seperti 2019 lalu. Itu artinya akan ada yang curang,” tambah Fahri.

Ia menyebutkan  bahwa dalam bernegara ada abjad dan tata cara dalam menjalankan kepengusan.

Negara mempunyai sistematika dan dan tatanan. Jika awal di lakukan dengan benar,  maka akan berakhir dengan benar pula.

Fahri mengatakan bahwa dunia sedang meragukan data kesehatan Indonesia.

Baca Juga: Mahfud MD Cuitkan Kisah Mengarukan Korban Covid-19, Fadli Zon: Mempertegas Pemerintah Tak Bisa Berbuat Apa-apa

Oleh Fahri,  jika data kependudukan dibenahi sistem digitalnya, maka semuanya tinggal tekan tombol.

Ia menyebutkan bahwa penduduk Indonesia pada September 2020 adalah sebanyak 270.203.917 jiwa.

Jumlah pejabat eksekutif terpiih juga dirincikan. 2 orang untuk Presiden dan Wakil Presiden. 64 orang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur.

1028 orang untuk Bupati/Walikota beserta wakilnya. Kepala Desa berjumlah 83.820 orang.

Kepala Dusun diperkirakan ½ juta orang. RW dan RT masing-masing diperkirakan 5 dan 10 juta orang.

Mantan Petinggi PKS ini juga meberikan perkiraan tanggung jawab masing-masing jenjang.

“Presiden mengurus 270 juta orang. Gubernur urus 8 juta-an. Kades urus 3000-an. Kadus urus 540-an. RT urus 27-an. Kira-kira RT 5-7 KK,” Jelas Fahri.

Menurutnya, jika data tersebut masuk dalam rekapitulasi digital yang benar dan realtime, maka itu akan memudahkan setiap proses.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa hirarki pejabat eksekutif dari RT sampai Presiden memiliki skala kebijakan dan tugas.

“Jika benar tombol yang dipencet, maka benar pula hasil yang keluar,”. Jelas Fahri.***

Editor: Lazuardi Ansori

Sumber: Instagram Fahri Hamzah

Tags

Terkini

Terpopuler