MALANG TERKINI – Petinggi Partai Gerindra Fadli Zon sampaikan cuitannya tentang pertambahan dan perluasan kekuasaan Presiden.
Hal ini dikaitkan dengan kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
Dengan Perpu tersebut perluasan kekuasaan Presiden tercipta karena mampu mengubah lebih dari 5 Undang-undang sekaligus.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Indonesia Alami Kemerosotan Demokrasi
Selain itu, perluasan kekuasaan presiden ini terlihat dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang menggunakan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengubah puluhan Undang-Undang.
Keterangan ini disampaikan Fadli dalam Youtube Fadli Zon Official pada Rabu sore, 18 Agustus 2021.
“Penggunaan kewenangan semacam itu bukan hanya telah memperbesar kekuasaan Presiden di bidang Legislatif, tapi juga memperbesar kekuasaan Presiden di bidang Yudikatif,” ujarnya.
Lebih lanjut, perluasan kekuasan Presiden dilihat dari adanya Perpu korona yang membuat Presiden memiliki impunitas.
Dengan demikian Presiden dan jajarannya tidak dapat dibawa ke muka pengadilan jika terdapat kebijakan yang kurang tepat.
Sementara menurut Fadli, Undang-undang Dasar sebenarnya telah menjamin keamanan Presiden.
Baca Juga: Terkait Masuknya TKA Cina ke Indonesia, Fadli Zon: Pasti Ada Bekingnya
Namun meskipun demikian, Presiden juga dilindungi oleh haatzai artikelen dan lese majeste, yakni Pasal Penghinaan Presiden yang kebali dimasukkan dalam RUU KUHP.
Alasan inilah yang menjadi salah satu penyebab level demokrasi yang diterapkan di Indonesia terus menerus mengalami kemerosotan.
Pada indikator lain, Fadli juga menerangkan bahwa 76 tahun Indonesia merdeka, negara masih mengalami stagnasi demokrasi.
Hal ini dilihat dari lembaga yang menjadi icon demokrasi seperti KPK dan MK yang mengalami reduksi independensi.
Selain itu menurut data BPS, jumlah indikator vital demokrasi mengalami penurunan seperti kebebasan berbicara, berkumpul dan peran partai politik.***