MALANG TERKINI – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebut pencitraan adalah kebutuhan yang sah dan tidak menyimpang.
Ia mengatakan bahwa pencitraan adalah bagian dari cara pemerintah menjadi adaptif terhadap masyarakatnya.
Ganjar Pranowo menyebut pencitraaan sebagai caranya untuk menyentuh masyarakat dan membahagiakan mereka.
Baca Juga: Ditanya Tentang Keinginannya Nyapres, Jawaban Ganjar Pranowo Tak Terduga
Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ketika ia marah-marah di suatu tempat, kemudian masyarakat melihat pemerintah terkesan responsif, mereka menjadi senang.
“Lah tugas saya sebagai Gubernur kudu nyenengke rakyatku to mas, kudu nyenengke wong (harus menyenangkan orang lain),” kata Ganjar Pranowo.
Selain itu, Ganjar Pranowo mengakui melakukan pencitraan dengan berinteraksi dengan kalangan muda melalui media sosial.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Malu Kalau Bahas Capres di Musim Pandemi, Apalagi Sampai Pasang Baliho
Ganjar menyebut bahwa dengan bermedia sosial ia menjadi disukai oleh masyarakat, dan membuatnya memiliki kedekatan dengan kalangan muda.
Melalui media sosial, ia membangun citra kedekatan semisal seperti bermain Tiktok, mem-follow back Instagram atau mengucapkan selamat ulang tahun.
Rasa suka masyarakat itulah yang diharapkan oleh Ganjar dapat menjadi corong untuk memasukkan nilai-nilai seperti kebangsaan, toleransi dan lain-lain.
Baca Juga: Bantah Isu Deklarasi, Ganjar Pranowo Sebut Keputusan Nyapres Ada di Tangan Ketua Umum PDIP
“Saya harus bisa adaptif dengan kondisi itu” terang Ganjar Pranowo.
Ia mengatakan jika menjadi Gubernur dijaga oleh pengawal, menggunakan pakaian formal dan cara-cara formal akan cenderung berjarak dengan masyarakat.
Keterangan ini disampaikan Ganjar Pranowo dalam diskusi bersama Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) pada Senin malam, 30 Agustus 2021.
Ganjar mengatakan bahwa meski ia bermain media sosial, ia tidak lantas meninggalkan tanggung jawabnya di dunia nyata.
Menurutnya, bermedia sosial adalah caranya dalam menjalankan komunikasi politik meski tidak meninggalkan cara-cara konvensional.
Akan tetapi menurutnya, cara-cara konvensional tidak dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas sebagaimana bermedia sosial.
Terlebih, protokol untuk bertemu dengan gubernur adalah cara-cara yang membuat masyarakat justru menjadi asing dengan Gubernurnya.
Ia mencontohkan bahwa melalui media sosial, ia pernah dihubungi ibu-ibu yang terkena covid dan kemudian bertanya apakah boleh untuk menyusukan anak.
Saat itu ibu tersebut berada di Blora. Di waktu itu juga ibu tersebut mendapatkan penanganan dari Pemerintah.
Contoh kasus inilah yang membuat Ganjar mengatakan bahwa media sosial memiliki kekuatan yang besar dalam melayani masyarakat.
Ia bahkan mengaku mendengar curhatan di media sosial dari seseorang yang menjadi TKI untuk membiayai keluarga namun ditinggal nikah oleh suaminya.***