MALANG TERKINI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 30 Mei 2022 lalu.
Setidaknya ada enal pesan Jokowi kepada KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pada pertemuan tersebut, KPU melaporkan perkembangan persiapan Pemilu 2024, diantaranya mengenai pendanaan, fasilitas, dan hal lainnya.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan jika Jokowi mendukung penuh penyelanggaraan pesta demokrasi yang akan berlangsung 2 tahun lagi tersebut.
"Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari dilaporkan laman Setneg.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Hasyim mengatakan Presiden memberikan arahan setidaknya enam hal..
Pertama, Presiden mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan, yakni pemungutan suara untuk Pemilu pada hari Rabu, 14 Februari 2024.
Baca Juga: Sosok Ini Diramalkan Bakal Jadi Pengganti Presiden Jokowi di Tahun 2024 Menurut Ramalan Jayabaya
"Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," katanya.
Kedua, Presiden akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU. Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," ujarnya.
Ketiga, Presiden berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara Pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu.
Baca Juga: Cak Imin Sebut Dirinya Usul Penundaan Pemilu 2024 untuk Selamatkan Wapres Ma'ruf Amin
Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
Keempat, Kepala Negara juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis. Presiden mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
Kelima, terkait kampanye, Presiden dan KPU berpandangan sama bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.
"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," katanya.
Terakhir, Presiden akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Presiden juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri.
Baca Juga: PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan, Hasto: Tidak akan Menjilat Ludah Sendiri
"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," tuturnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan KPU yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.***(Abdul Muhaemin/Pikiran Rakyat)
Berita ini pernah terbit di Pikiran Rakyat dalam artikel berjudul "Terkait Pemilu 2024, Jokowi Sampaikan 6 Hal kepada KPU"