MALANG TERKINI – Langkah tegas yang dilakukan oleh pihak TNI-Polri dalam menurunkan berbagai baliho provokasi menuai respon positif dari masyarakat.
Pihaknya melakukan pencabutan secara rutin dan melakukan patroli guna terus mencabut baliho-baliho liar yang memprovokasi masyarakat.
Bahkan TNI-Polri tegas memperingatkan supaya oknum-oknum tidak mengganggu ketertiban masyarakat.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid dan Fadli Zon Satu Suara Soal Wacana Pertemuan Wapres Ma'ruf Amin dan Habib Rizieq
Mayjen TNI Dudung Abdurrahman, Panglima Kodam Jaya juga menunjukkan taringnya.
Pangdam Jaya menyebutkan bagi siapapun yang mengganggu masyarakat dan keamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak ada ampun.
Hal tersebut berkaitan dengan kondisi Jakarta belakangan setelah kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Lebih jauh lagi, Pangdam Jaya mengingatkan para simpatisan untuk tidak memasak baliho-baliho ilegal di berbagai ruas jalan tanpa aturan.
“Kalau perlu FPI bubarkan saja, jika coba-coba dengan dengan TNI. Kok sekarang mereka (FPI) yang atur suka-suka sendiri, jadi saya perintahkan bersihkan,” tutur Pangdam, seperti yang dilansir MalangTerkini.com dari PMJnews.com
Atas langkah yang diambil Pangdam Jaya, jajaran Polda Metro Jaya memberikan dukungan penuh.
Tindakan tersebut menuali berbagai apresiasi, baik itu masyarakat ataupun anggota DPR.
Baca Juga: Usai Diperiksa Polisi Karena Acara Habib Rizieq, Ridwan Kamil Minta Maaf
Di Twitter pada Sabtu, 21 November 2020 pagi sekitar 51,9 cuitan yang membahas Pangdam. Serta 54,4 ribu membahas Baliho.
Dari DPR ada Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang turut mengapresiasi tindakan Pangdam Jaya.
“Kita dukung langkah TNI dalam mengamankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ketegasan memang dibutuhkan saat ini, jika dibiarkan akan menjadi bibit pemecah bangsa Indonesia,” ujar Meutya yang berasal dari Fraksi Golkar ini, Jumat 20 November 2020.
Lebih lanjut lagi, Meutya menyebutkan jika masyarakat melihat sendiri para simpatisan menutup jalan dan juga memasang poster atau baliho seenaknya.
“Indonesia adalah negara hukum, mereka harus patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia,” ujar Meutya. ***