Network
Mensos menyampaikan identifikasi terkait menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan. Salah satunya diketahui, terdapat data yang tidak lengkap yang menyebabkan bansos tidak tersalur.
“Kemudian juga data tidak clear sehingga KKS tidak tersalur, belum semua pemerintah daerah aktif melakukan verifikasi dan validasi data,” katanya.
Terkait tantangan tersebut, Risma menempuh sejumlah langkah, di antaranya, meminta pemerintah daerah untuk memeriksa DTKS existing dan melakukan pembaharuan data.
Berikutnya, agar NIK DTKS penerima Kartu Sembako dan BST yang tidak valid, dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan koreksi dan matching dengan Dukcapil.
Baca Juga: Cara Cek BST dari Kemensos Rp300 Ribu Pakai Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Lalu KPM graduasi PKH alamiah diputuskan tetap menerima bantuan Kartu Sembako, sementara KPM PKH graduasi mandiri tidak lagi mendapatkan Kartu Sembako.
“Kami juga meminta agar ada review kriteria dan parameter kemiskinan Bersama Perguruan Tinggi. Khusus untuk kelompok rentan (gelandangan, pengemis, pemulung, KAT) yang tidak memiliki NIK/KTP dilakukan kerja sama dengan Dukcapil untuk perekaman data,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos memaparkan anggaran Kemensos TA 2020 sebesar Rp134.171.839.274.000 dan mencatatkan realisasi sebesar Rp130.300.865.759.231 (97.11 persen).
Dengan anggaran sebesar itu, realisasi per pos belanja tercatat untuk belanja pegawai sebesar 88,52 persen, pos belanja barang 97,99 persen, pos belanja modal sebesar 98,46 persen, dan pos belanja bansos sebesar 97,11 persen.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, akan meningkatkan kualitas serapan anggaran pada tahun-tahun ke depan.
