Buntut Kerumunan Warga Antre Vaksinasi, DPRD Lamongan Berencana Panggil Dinkes untuk Dimintai Penjelasan

- 28 Agustus 2021, 21:11 WIB
Warga Lamongan antre vaksinasi di Alun-alun
Warga Lamongan antre vaksinasi di Alun-alun /Tangkap layar Instagram @lamongan.update/

MALANG TERKINI - Wakil Ketua Komisi D DPRD Lamongan dr. Sanditia Devis Saputra mengatakan jika pihaknya bakal memanggil Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan terkait kegiatan Gebyar Vaksinasi yang dilakukan di Alun-Alun Kota Lamongan, sabtu 28 Agustus 2021.

Kegiatan yang bertajuk Gebyar Vaksinasi Dosis 1 tersebut didatangi ribuan warga. Video antrean warga yang berkerumun menyebar di beberapa media sosial dan mendapatkan respon negative dari netizen.

“Komisi D akan memanggil tim gugus tugas kabupaten atau dinas kesehatan untuk meminta keterangan lebih lanjut,” kata pria yang akrab disapa dr. Devis, Sabtu 28 Agustus 2021.

Baca Juga: Warga Lamongan Berjubel Antre Vaksinasi, dr. Devis: Sangat Menyayangkan Terjadinya Peristiwa Tersebut

“Karena kita sudah susah payah menurunkan kasus Covid namun sepertinya ada kesengajaan untuk menciptakan kerumunan,” sambungnya.

Ia mengatakan jika pihaknya sangat kecewa dengan kejadian di Alun-Alun Kota Lamongan hari ini.

“Kami selaku wakil ketua komisi D DPRD Lamongan yang salah satunya membidangi kesehatan, sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut,” kata dr. Devis.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab. Lamongan tersebut mengatakan jika antusias warga untuk mendapatkan vaksinasi sudah sangat tinggi, namun metode yang dilakukan pada kegiatan tersebut tidak tepat.

“Namun jika metodenya seperti ini, maka ini akan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan selama penerapan PPKM Level 4,” jelasnya.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Wilayah Malang Raya Bulan Agustus 2021, Lengkap: Jadwal dan Link Formulir

Ia kecewa atas metode yang dilakukan sehingga membuat ribuan warga malah bekerumun.

“Rakyat kecil sudah berkorban di batasi kegiatannya sehingga susah cari makan demi meredanya kasus Covid-19, namun kebijakan pemerintah daerah malah seakan akan sengaja menciptakan dan membiarkan terjadinya kerumunan yang terjadi di Alun Alun Lamongan sabtu pagi ini,” tegasnya.

Menurutnya, sebaiknya kegiatan vaksinasi dilakukan oleh Puskesmas atau menggunakan sistem jemput bola ke desa-desa.

“Sebenarnya langkah jemput bola vaksinasi di puskesmas dan desa desa sangat tepat dan terukur, tanpa banyak menimbulkan kerumunan dan lebih tepat sasaran,” kata dr. Devis.

Ia tidak menampik jika masyarakat sempat kurang berminat untuk ikut vaksinasi, namun hal itu terjadi sebelum adanya lonjakan kasus pada bulan Juni lalu.

“Sebelum bulan juni, vaksinasi di puskesmas maupun di desa desa selalu sepi peminat, namun setelah juni terjadi peningkatan peminat vaksinasi,” jelasnya.

Baca Juga: Malang Raya Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Berikut Lokasi dan Syarat Pendaftarannya Gratis

Saat ini, menurut dr. Devis, antusias warga untuk bisa mendapatkan vaksinasi sangat tinggi, namun disaat yang bersamaan ada kelangkaan stok vaksin.

“Permintaan vaksin selalu penuh namun berganti justru terjadi kelangkaan stok vaksin kiriman dari pusat,” terang pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (Orsap Demokrat) tersebut.

dr. Devis memberikan beberapa saran untuk proses vaksinasi berikutnya agar tidak terulang kembali kejadian seperti hari ini.

Hal pertama yang perlu dibenahi menurut Devis adalah mekanisme dan metode pendatataan sasaran vaksin.

“Kedua, manfaatkan kembali 33 puskesmas yang ada sebagai pelaksana bekerjasama dengan desa atau kelurahan,” katanya.

Baca Juga: Cara Daftar Vaksinasi COVID-19 di PeduliLindungi, Lengkap Alur Pendaftaran

Ketiga, memanfaatkan Rumah Sakit yang ada di Lamongan, termasuk RS Swasta dengan pendataan melalui online, serta pembatasan dan pengaturan jumlah sasaran perharinya sehingga tidak terjadi kerumunan.

“Keempat, Dinkes juga melakukan penjadwalan dan vaksinasi dengan sasaran melalui intansi intansi atau komunitas komunitas,” lanjut dr. Devis.

Sasarannya bisa individu, keluarga dari pegawai di kantor pemerintahan atau di komunitas komunitas, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik.

Terakhir, Devis menyarankan Dinkes menggandeng pihak perusahaan swasta atau Perguruan Tinggi yang ada di Lamongan.

“Dengan sasaran pekerja atau mahasiswa,” pungkas pria yang telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lamongan selama dua periode tersebut.

Baca Juga: Klarifikasi Dinkes Kabupaten Lamongan atas Video Viral Warga Berjubel saat Antre Vaksinasi di Alun-Alun

Malang Terkini telah mencoba menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, namun belum mendapatkan jawaban.*** 

Editor: Lazuardi Ansori


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah