Network
MALANG TERKINI – Bank Dunia menyatakan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 3,7% tahun ini dan diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2% pada 2022.
Meskipun mengalami moderasi akibat gelombang varian Delta COVID-19 di pertengahan tahun, perekonomian Indonesia rupanya terus pulih pada tahun 2021.
Proyeksi tersebut mengasumsikan bahwa Indonesia akan menghindari lonjakan COVID-19 yang parah, mencapai cakupan vaksin 70% pada tahun 2022 di sebagian besar provinsi, dan mempertahankan kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif.
Baca Juga: Kegiatan Ekonomi: Produksi, Distribusi, dan Konsumsi
Ini juga mengasumsikan bahwa pertumbuhan perdagangan global dan harga komoditas akan berimbang. Isu-isu ini dibahas secara rinci dalam laporan Prospek Ekonomi Indonesia terbaru Bank Dunia, A Green Horizon, Toward a High Growth and Low Carbon Economy.
Situs resmi World Bank menyatakan bahwa gelombang Delta telah mendorong kesadaran bahwa meningkatkan peluncuran, pengujian, dan penelusuran vaksin, serta memastikan kapasitas perawatan kritis yang memadai adalah salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan varian Omicron dan varian COVID-19 lainnya.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen menjelaskan kesehatan masyarakat yang kuat penting bagi Indonesia untuk mempertahankan upaya reformasi struktural baru-baru ini.
Ini akan mempercepat pertumbuhan ketika pihak berwenang mulai secara bertahap mengurangi dukungan ekonomi makro.
Baca Juga: BTS Jadi Satu-satunya Artis Asia yang Masuk dalam Daftar Billboard Greatest Pop Stars 2021
Selain itu laporan juga memaparkan risiko penurunan prospek tetap tinggi di tengah ketidakpastian tentang pandemi, kondisi keuangan global, dan dampak buruk dari krisis.
Laporan tersebut merekomendasikan agar pihak berwenang perlu fokus pada respons kebijakan yang memperkuat investasi, mempercepat akumulasi modal manusia, dan meningkatkan produktivitas untuk mempertahankan momentum ekonomi dan mencegah dampak pandemi mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial.
Tantangan tersebut diantaranya mengatasi pandemi dengan cara mempercepat peluncuran vaksin di daerah tertinggal serta mempercepat pengujian, penelusuran, dan pengobatan.
Selain itu, sikap kebijakan moneter dan keuangan yang akomodatif perlu dipertahankan sambil mempersiapkan kalibrasi kebijakan seiring dengan berkembangnya tekanan keuangan global dan domestik.
Laporan Bank Dunia juga menyarankan agar meningkatkan ruang fiskal untuk respons pandemi dan untuk kesinambungan fiskal jangka menengah.
Baca Juga: Jonatan Christie Keluar dari Pelatnas Cipayung, Setelah Sempat Berpolemik Masalah Bonus Thomas Cup
Undang-undang Harmonisasi Pajak yang baru-baru ini diadopsi merupakan langkah penting mengatasi tingkat pemungutan pajak yang rendah.
Reformasi struktural Indonesia akan menjadi penting untuk membangun ekonomi yang lebih kompetitif, tangguh, dan lebih hijau.
Bagian analitis dari laporan tersebut membahas prioritas kebijakan untuk mengubah komitmen iklim Indonesia menjadi tindakan sambil tetap memajukan tujuan pembangunan negara yang lebih luas.
Sektor ketenagalistrikan akan memiliki peran sentral dalam berkontribusi pada target Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 26% dengan pendekatan bisnis seperti biasa, sebanyak 41% dengan dukungan internasional yang ditingkatkan pada tahun 2030, dan mencapai netralitas karbon dengan 2060.
Pengurangan batubara secara bertahap dan peningkatan energi terbarukan akan menjadi inti untuk memenuhi target transisi karbon rendah Indonesia.
Bank Dunia Indonesia dan Lead Economist Timor-Leste, Habib Rab menjelaskan ambisi iklim Indonesia di sektor ketenagalistrikan membutuhkan paket reformasi dan investasi yang komprehensif.
Baca Juga: Tindakan, Motif, dan Prinsip Ekonomi dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Manusia
Hal itu dapat mencakup empat elemen: memperkuat institusi sektor listrik, memungkinkan investasi swasta dalam energi terbarukan, memastikan keberlanjutan finansial sektor ini, dan mempromosikan transisi yang adil untuk semua.
Memperkuat institusi publik di sektor ketenagalistrikan, dan menyelaraskan strategi net-zero carbon pemerintah dan PLN, akan memberikan sinyal yang jelas tentang jalur transisi.
Mereformasi kontrol harga energi terbarukan, mengurangi atau menghilangkan persyaratan kandungan lokal untuk peralatan energi terbarukan, dan menghapus subsidi batu bara serta bahan bakar secara bertahap akan membantu menarik sektor swasta.
Meningkatkan kecukupan pendapatan PLN akan penting untuk membiayai kebutuhan investasinya.
Terakhir, rencana yang komprehensif perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa masyarakat dan komunitas akan mendapat manfaat dari transisi menuju ekonomi yang lebih hijau.***
