Network
MALANG TERKINI - Presiden Jokowi meminta Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak mewajibkan produk Pasir, Batu dan Bata harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Permintaan agar produk Pasir, Batu dan Bata tidak harus SNI tersebut Jokowi ungkapkan saat berpidato pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di JCC Senayan pada Selasa, 24 Maret 2022.
Pidato Presiden Jokowi berkenaan dengan hal tersebut disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Setpres Presiden pada hari dan tanggal yang sama.
Baca Juga: Charta Politika Indonesia: Ganjar Memang Dianggap Paling Kuat Menjadi Penerus Jokowi
Secara tegas, Jokowi meminta kepada LKPP agar tidak memberikan persyaratan yang rumit terhadap produsen Pasir, Batu dan Bata, khususnya yang masih berskala kecil.
Beliau menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan peraturan lama, kini produk yang harus memenuhi SNI adalah barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan.
"Ini SNI nih tidak wajib. Dulu wajib memang, tetapi sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan, itu harus SNI. Contoh helm misalnya. itu harus ada SNI, benar kalau itu. Hal-hal yang berbahaya misalnya, kabel SNI iya," ujar beliau.
Baca Juga: Jangan Heran! Menurut Dokter Saddam Ismail Ini Keluhan yang Sering DIrasakan oleh Ibu Hamil
Jokowi pun mengutarakan keheranannya atas adanya peraturan LKPP yang mengharuskan produk seperti Pasir, Batu dan Bata untuk memenuhi SNI.
Orang nomor satu di Indonesia itu ingin kebijakan tersebut diatur sedemikian rupa agar bisa mempermudah para pengusaha Pasir, Batu dan Bata lokal.
"Tapi kalau batu bata masak minta SNI. Kapan mereka bisa masuk e-katalog, enggak mungkin. logika kita ini kadang-kadang nabrak-nabrak, enggak mungkin. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI, bata dimintakan SNI," ujar Jokowi.
Adanya kebijakan SNI yang tidak hanya berupa produk keselamatan saja menurut Jokowi juga akan berdampak terhadap e-Katalog yang hanya berkisar puluhan ribu saja dan didominasi barang impor.
Baca Juga: Siap-siap! Aturan Subsidi Minyak Goreng Curah Bakal Dicabut, Diganti dengan Kebijakan Baru
"Sejak dulu sampai sekarang, di e-Katalog kita hanya berapa 52 ribu produk-produk yang masuk, dan yang banyak justru banyak yang impor dengan model aggregator," ujarnya.
Selain permintaan agar produk Pasir, Batu dan Bata tidak harus memenuhi SNI, Jokowi juga memperingatkan agar berhati-hati terhadap barang impor berkesing lokal.***
