Pro Kontra Wacana Penerapan ERP di Jakarta, Pengamat: Lagi-Lagi Masyarakat yang Harus Menanggung Beban

MALANG TERKINI - Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di beberapa ruas jalan di Jakarta menuai pro kontra.

Dr. Edi Hasibuan selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) meminta wacana tersebut dibatalkan karena dinilai akan memberatkan masyarakat.

“Kami melihat jika ini diterapkan, lagi-lagi masyarakat yang harus menanggung beban,” ujar Edi sebagaimana dilansir Malang Terkini dari Antara.

Baca Juga: Profil Alex Bonpis, DPO Bandar Narkoba yang Ditangkap di Kampung Bahari Jakarta Utara

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyampaikan bahwa penerapan ERP adalah cara untuk memecah kemacetan di Jakarta secara menyeluruh.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan ERP merupakan cara lanjutan guna mengurai kemacetan di Jakarta.

Menurut Syafrin, upaya three in one yang sudah terlebih dahulu diterapkan untuk memecah kemacetan di Jakarta tidak berjalan efektif.

Kebijakan three in one tersebut tidak membuat jumlah kendaraan bermotor di jalanan Ibu Kota berkurang, sebaliknya kendaraan justru bertambah banyak.

Baca Juga: Kemenhub Jelaskan Rancangan Sistem Transportasi Ibu Kota Negara Baru: Konsep Modern, Smart, dan Mobility