KPK Periksa Mantan Pimpinan Wilayah PT Bhanda Ghara Reksa dalam Kasus Korupsi Bansos Beras

Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Proses pemeriksaan dan penyelidikan kasus korupsi ini menunjukkan upaya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan integritas dalam penyaluran bantuan sosial demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.***