Network
MALANG TERKINI - Pemerintah tengah banyak melakukan kerja sama dengan negara lain maupun pihak swasta untuk meningkatkan hubungan bilateral.
Selain itu dengan adanya berbagai kerja sama diantara beberapa pihak, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas sosial masyarakat dan negara.
Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yaitu mengadakan Digital Government Cooperation Forum (DGF) 2023.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA) dari Korea Selatan kembali menyelenggarakan Digital Government Cooperation Forum (DGF) 2023 di Jakarta, Jumat (22/9).
"Adapun DGF menghadirkan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas; Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Sang Deok Lee; dan Presiden NIA Jong Sung Hwang sebagai keynote speaker," kata Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo.
Kegiatan digelar dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia itu telah dua kali diselenggarakan ini sebagai upaya memperkuat hubungan kemitraan strategis khususnya bilateral di bidang pemerintahan digital.
“Implementasi kerja sama tersebut dilakukan melalui pembentukan Digital Government Cooperation Center (DGCC) sejak tahun 2016 antara Kementerian PANRB dengan MoIS dan NIA,” kata Cahyono di Jakarta, Kamis.
Pada rangkaian acara tersebut, kedua negara akan memaparkan hasil, capaian, dan kondisi penyelenggaraan SPBE di Indonesia dan Korea Selatan guna memperkaya wawasan dan pengetahuan yang nantinya dapat diterapkan pada penyelenggaraan SPBE di masa yang akan datang.
Hal ini juga sebagai bagian dari tugas kerja sama pemerintah digital Indonesia-Korea 2023. Untuk itu, pihaknya akan mempromosikan forum kerja sama untuk berbagi kasus penting pemerintahan digital di bidang identitas digital dan pengentasan kemiskinan, serta mendiskusikan cara-cara untuk memperkuat kerja sama.
Forum akan menggabungkan serangkaian presentasi dengan diskusi berdasarkan studi kasus dan contoh praktis. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk mendiskusikan pertanyaan dan kemungkinan tanggapan terhadap masalah umum.
Acara akan dibagi dalam dua sesi, dimana sesi pertama akan membahas Digital ID dengan narasumber Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan; serta KOMSCO dan RAON Secure.
Sesi kedua membahas perihal strategi informasi untuk pengentasan kemiskinan dengan narasumber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono; SSIS; dan KITC.
Kolaborasi Indonesia-Korea pada bidang SPBE ditandai dengan diluncurkannya DGCC pada tahun 2021. DGCC merupakan lanjutan kerja sama yang telah terjalin sejak 2016 hingga 2019 dalam bentuk Electronic Government Cooperation Center (EGCC) yang juga dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan SPBE di Indonesia.
Menurut dia, proyek kerja sama DGCC tahun 2023 berfokus pada tiga agenda, yaitu menjalankan strategi implementasi ID digital nasional untuk autentikasi pengguna dan perlindungan informasi pribadi, yang merupakan dasar dari layanan publik di Indonesia.
Selanjutnya, DGCC melaksanakan penetapan rencana strategi IT untuk kementerian yang menangani pengentasan kemiskinan.
Terakhir, DGCC menyelenggarakan forum kerja sama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman pemerintahan digital di bidang ID digital dan pengentasan kemiskinan. ***
