Network
MALANG TERKINI - Cancel culture, telah menjadi topik yang semakin relevan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini merujuk pada tindakan memboikot atau menghukum secara sosial seseorang karena pernyataan atau tindakan yang dianggap kontroversial, ofensif, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.
Cancel culture sering kali terjadi di media sosial dan dapat berdampak signifikan pada reputasi dan karier seseorang.
Menurut Kamus Cambridge, cancel culture adalah "praktik membatalkan atau menolak mendukung seseorang secara publik karena mereka telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang kontroversial atau dianggap tidak benar atau tidak etis."
Sementara iti, kamus Merriam-Webster mendefinisikan cancel culture sebagai "pembatalan dan penolakan mendukung individu atau entitas (seperti selebritas) secara publik karena perilaku atau pernyataan yang dianggap kontroversial atau ofensif."
Baca Juga: Being Happy, Apa itu? Simak 8 Tips Bahagia dan Tidak Mudah Stres
Cancel culture sering kali melibatkan seruan untuk menghentikan dukungan finansial terhadap individu atau perusahaan yang dianggap melanggar norma sosial. Hal ini dapat berdampak pada penarikan sponsor, pembatalan kontrak, atau boikot terhadap produk atau acara yang terkait dengan individu tersebut.
Dalam beberapa kasus, budaya ini digunakan di media sosial untuk mengekspos tindakan atau pernyataan yang dianggap tidak pantas, dengan harapan bahwa individu tersebut akan menghadapi konsekuensi serius.
Akan tetapi, pendekatan cancel culture ini juga telah menjadi kontroversial. Beberapa orang melihatnya sebagai alat penting untuk memperjuangkan keadilan sosial dan mempromosikan akuntabilitas individu.
Cancel culture telah membawa perubahan positif dengan memperkuat suara kelompok minoritas yang sebelumnya sering diabaikan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa cancel culture dapat menjadi bentuk penghukuman sosial yang tidak proporsional dan dapat menghambat kebebasan berbicara.
Baca Juga: Apa Itu Earworm? Sindrom Sebuah Lagu Terngiang di Kepala
Kritikus juga berpendapat bahwa budaya ini dapat menciptakan lingkungan di mana orang takut untuk berbicara atau memiliki pandangan yang berbeda karena takut dihukum secara sosial.
Sebagaimana dikutip Malang Terkini dari Voc.com, cancel culture bukanlah fenomena baru. Sejarahnya dapat dilacak kembali ke upaya memboikot atau menghukum tokoh-tokoh yang terlibat dalam tindakan atau pernyataan yang dianggap kontroversial sejak lama.
Tetapi dengan kehadiran media sosial yang mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan jangkauan pesan, cancel culture telah menjadi lebih terorganisir dan lebih luas dalam dampaknya.
Penelitian yang diterbitkan di Pew Research Center juga menunjukkan bahwa pandangan tentang cancel culture sering kali terkait dengan orientasi politik.
Mereka yang cenderung berada di sebelah kiri spektrum politik cenderung lebih mendukung cancel culture, sementara mereka yang cenderung berada di sebelah kanan spektrum politik cenderung lebih kritis terhadapnya. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendapat tentang kebebasan berbicara, batasan toleransi terhadap pandangan yang berbeda, dan sejauh mana individu harus bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan mereka.
Dalam menghadapi cancel culture, beberapa individu atau perusahaan telah mencoba untuk merespons dengan permintaan maaf, penghapusan konten yang kontroversial, atau mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Di sisi lain, ada juga yang memilih untuk mempertahankan pandangan atau tindakan mereka dan menolak campur tangan dari cancel culture.
Cancel culture mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang dalam era digital di mana kekuatan opini publik dan kekuatan pengaruh media sosial semakin besar.
Baca Juga: Apa Itu Pick Me Girl dalam Bahasa Gaul yang Viral di Media Sosial?
Beberapa melihatnya sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial dan akuntabilitas individu, yang lain menganggapnya sebagai bentuk penyensoran dan hukuman sosial yang berlebihan. Perdebatan tentang cancel culture akan terus berlanjut, dengan upaya untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan berbicara, tanggung jawab individu, dan perlindungan terhadap ekspresi yang kontroversial.***
