MALANG TERKINI – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengomentarai kabar ditangkapnya sejumlah pejabat Kementrian Sosial (Kemensos) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Kemensos pada Jumat, 4 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB sampai Sabtu, 5 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB.
Penangkapan tersebut terkait dengan korupsi program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan pandemi COVID-19.
Baca Juga: Pejabat Kemensos Terjaring OTT, KPK Sebut Terkait Bansos Penanganan Covid-19
Baca Juga: Usai Lakukan OTT, KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Sebagai Tersangka
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan jika yang ditangkap adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor pengadaan barang dan jasa (PJB) bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemi COVID-19," kata Firli, sebagaimana dikutip MalangTerkini.com dari Antara.
Firli menegaskan jika pihak KPK tengah melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. "Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan," ungkap Firli.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga mengkonfirmasi adanya OTT terhadap pejabat Kemensos.
"KPK mengamankan beberapa orang yang diduga merupakan pejabat Kemensos berkaitan dengan tindak pidana korupsi pelaksanaan bantuan sosial COVID-19. Hingga saat ini kami masih melakukan pemeriksaan," ujar Ghufron kepada wartawan.
Mensos Juliari membenarkan adanya penangkapan terhadap pejabat yang ada kementrian yang ia pimpin.
Baca Juga: Novel Baswedan Blak-blakan Akui Ingin Mundur dari KPK, Kenapa?
"Betul, eselon III (diamankan KPK)," kata Juliari di Jakarta.
Ia mengatakan jika masih terus memantau perkembangan kasus tersebut. Mensos Juliari mengaku saat ini masih di luar kota.
"Kami masih memonitor perkembangannya, saya kebetulan juga sedang di luar kota," tambah Juliari.
Lebih lanjut, Mensos Juliari mengatakan jika pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK.
"Prinsipnya kami menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di KPK," ungkap Juliari.***