Jokowi Sebut Masih Terjadi Politisasi terhadap Vaksin pada Sidang Majelis Umum Ke-76 PBB

23 September 2021, 11:59 WIB
Ilustrasi Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya secara virtual pada sesi debat Sidang Majelis Umum Ke-76 PBB yang berlangsung di New York. /Channel YouTube @Sekretariat Presiden

MALANG TERKINI - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. 

Jokowi berpidato secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 23 September 2021.

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung berbagai hal, mulai dari soal pandemi, vaksinasi, sampai tentang intoleransi dan terorisme di dunia.

Baca Juga: Coldplay Undang Presiden Jokowi untuk Ikut Global Citizen Live

Berikut ini, pidato lengkap Presiden Jokowi pada Sidang Majelis Umum Ke-76 PBB, 23 September 2021.

"Yang Mulia, Presiden Majelis Umum PBB. Yang Mulia Sekretaris Jendral PBB. Yang Mulia, para pemimpin negara anggota PBB.

Hasil Sidang Majelis Umum PBB ini ditunggu oleh masyarakat dunia untuk menjawab kegelisahan utama dunia.

Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi, kapan perekonomian akan segera pulih dan tumbuh inklusif.

Bagaimana menjamin ketahanan planet ke depan, serta kapan dunia akan terbebas dari konflik terorisme dan perang.

Melihat perkembangan dunia sampai saat ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama.

Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil dan merata.

Kita tahu bahwa "no one is safe until eferyone is", kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang.

Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata.

Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global. Global heart security system.

Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan kesehatan sumber daya global, baik pendanaan vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara.

Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara. Misalnya, perihal kriteria vaksinasi, hasil tes maupun status kesehatan lainnya.

Kedua, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antar negara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi

Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berkelanjutan.

Ketiga, komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim pembangunan yang rendah karbon serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas.

Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara.

Keempat, kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang.

Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan.

Potensi praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama.

Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five Points Consensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas.

Itulah kewajiban yang ada di pundak kita yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia.

Yang Mulia, tahun 2022 Indonesia akan memegang Presidensi G20 dengan tema besar "Recover Together, Recover Stronger".

Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan negara berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan.

Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia.

Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind.

Ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas.

Indonesia faham bahwa Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu global iklim.

Untuk itulah, kami terus bekerja memenuhi komitmen kami.

Pada tahun 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam dua puluh tahun terakhhir.

Dan dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban.

Menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat, Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannnya terhadap multilateralisme.

Sudah mendesak bagi kita untuk mengawal multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret.

Let us work together, to Recover Together, Recover Stronger. Terimakasih."

Baca Juga: Jokowi Bakal Pecat PNS Tak Netral Saat Kampanye Pemilu, Hukuman Sesuai PP No 94 Tahun 2021

Demikian tadi, pidato yang disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Majelis Umum Ke-76 PBB sebagaimana dikutip Malang Terkini dari tayangan di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Kamis, 23 September 2021.***

Editor: Gilang Rafiqa Sari

Sumber: YouTube Sekretariat Presiden

Tags

Terkini

Terpopuler