Politik Luar Negeri Indonesia Sebelum Peristiwa G30S PKI, Pernah ‘Mesra’ dengan Beberapa Negara Komunis

30 September 2021, 18:49 WIB
Lika-liku Politik Luar Negeri Indonesia Sebelum Peristiwa G30S PKI, Pernah ‘Mesra’ dengan Beberapa Negara Komunis Hingga Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). /ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/

MALANG TERKINI – G30S PKI merupakan kependekan dari kata Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, dalam tragedi tersebut sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh.

Peristiwa G30S PKI adalah salah satu tragedi paling kelam yang pernah dialami Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan.

Peristiwa G30S PKI menyebabkan keadaan dalam negeri Indonesia genting, sehingga pimpinan TNI Angkatan Darat diambil alih oleh Mayjen Soeharto.

Baca Juga: Detik-detik Peristiwa G30S PKI dan Akhir dari Partai Komunis Indonesia

Rentetan peristiwa mengerikan tersebut ternyata memiliki perjalanan yang cukup panjang sebelum akhirnya kekuatan Partai Komunis Indonesia menjadi besar dan berani melakukan pemberontakan.

Untuk diketahui, bahwasanya politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Maksudnya, Indonesia tidak berpihak pada golongan atau blok manapun serta aktif untuk berperan mewujudkan keamanan dan kedamaian dunia.

Sempat beberapa kali merubah sistem pemerintahan, akhirnya pada tahun 1959-1966 Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin.

Baca Juga: Patung Sejarah G30S PKI Diambil oleh Penggagasnya, Fadli Zon: Benda Museum tak Bisa Diangkut Seenaknya

Dalam sistem tersebut, wewenang dan kekuasaan Presiden bersifat tak terbatas. Hal ini kemudian juga berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia yang sangat bergantung terhadap kebijakan presiden.

Berikut adalah rekam sejarah perjalanan politik luar negeri Indonesia sebelum peristiwa berdarah G30S PKI.

Baca Juga: Bukan G30S PKI, Ada Sejarah Tersembunyi pada Tanggal 30 September: Pancasila Bakal Jadi Dasar PBB

1. Politik Oldefo dan Nefo

Indonesia mulai larut dalam politik ini karena Presiden Soekarno yang saat itu sedang memimpin berpandangan bahwa sedang ada dua kekuatan besar yang berlawanan di dunia.

Kekuatan tersebut adalah Old Established Forces (Oldefo) dan New Emerging Forces (Nefo). Oldefo diisi Negara Kapitalis dan cenderung kolonialis.

Sedangkan Nefo merupakan golongan Negara yang menentang dan rata-rata berupa Negara komunis.

Saat itu Indonesia memilih bergabung dengan Nefo lalu mulai menjaga jarak dari negara-negara barat.

Langkah ini diambil oleh Indonesia lantaran Negara barat seperti Amerika ikut campur dalam pergolakan PRRI dan Permesta.

Mereka juga cenderung tidak peduli dan pasif saat Indonesia berjuang mati-matian untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda.

Baca Juga: 15 Ucapan Peringatan G30S PKI, Bermakna dan Cocok Dijadikan Status Sosial Media

2. Proyek Mercusuar dan Politik Poros

Proyek mercusuar merupakan tindak lanjut dari keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Nefo, saat itu banyak dibangun proyek yang menelan biaya besar demi mengangkat nama Indonesia di mata anggota Nefo lainnya.

Dari sini kemudian Indonesia mulai menjalin hubungan istimewa dengan sejumlah Negara Komunis berpengaruh di dunia.

Hubungan tersebut terkenal dengan sebutan poros, ada poros Jakarta-Peking hingga poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang.

3. Konfrontasi dengan Malaysia

Dari yang semula bebas aktif, politik luar Negeri Indonesia mulai berubah arah dan menjadi Konfrontasi.

Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia ditengarai ketidaksetujuan Soekarno terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia, sang proklamator menganggap itu semua hanya proyek neokolonialisme Inggris.

Hal ini didasarkan pada tindakan represif Inggris yang melumpuhkan perjuangan rakyat Kalimantan Utara pimpinan A.M. Azahari.

4. Indonesia Keluar dari PBB

Geram karena reaksi keras atas pembentukan Federasi Malaysia tidak digubris, 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Langkah ini diambil setelah Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, keluarnya Indonesia diberitahukan secara langsung kepada Sekjen PBB, U Than.

Melalui surat balasannya, Sekjen PBB berharap Indonesia kembali ke dalam organisasi tersebut suatu hari nanti.

Baca Juga: Peringatan G30S PKI: Lengkap Download Twibbon Gratis dan Nama Tujuh Jenderal yang Dibunuh

Setelah peristiwa G30S PKI terjadi, politik luar negeri Indonesia yang mulai menyimpang dan memihak blok Komunis berakhir lalu kembali pada asal yaitu bebas aktif.***

Editor: Gilang Rafiqa Sari

Tags

Terkini

Terpopuler