MALANG TERKINI - Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie memberikan tanggapan atas Tindakan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) yang marah-marah kepada seorang warga di Gorontalo, Kamis 30 September 2021.
Sebelumnya beredar video Risma menunjuk-nunjuk seseorang di sebuah acara dan berusara dengan nada tinggi.
Mantan Wali Kota Surabaya tersebut diketahui berkunjung ke Provinsi Gorontalo terkait dengan program bantuan sosial.
Baca Juga: Uang Bansos PKH dan BPNT Dipotong Hingga Rp50 Ribu, Menteri Risma: Aduh Saya Tidak Mungut Apapun
Di sebuah acara, seorang warga yang juga pendamping keluarga harapan (PKH) mempertanyakan nama warga yang didampinginya saat ini tidak menerima lagi bansos.
Risma meledak amarahnya dan mendatangi PKH tersebut sembari menegaskan jika bukan Kemensos yang coret data.
"Jadi bukan kita coret, ya! Kamu tak tembak, ya!" ujar Risma dalam video tersebut.
Wanita kelahiran 20 November 1961 menudingkan pulpennya ke arah dada PKH tersebut.
Sementara itu, Rusli selaku Gubernur Gorontalo menyayangkan peristiwa tersebut. Ia menyebut jika perlakukan itu sesuatu yang tak patut.
“Terus terang saya sebagai gubernur, sangat-sangat menyayangkan,” kata Rusli sebagaimana dikutip Malang Terkini dari kanal YouTube Pemerintah Prov Gorontalo, Sabtu 2 Oktiber 2021.
Baca Juga: Profil dan Biodata Babe Cabita, Komika yang Buat Video Parodi Mensos Risma
Ia mengatakan jika hal tersebut kurang patut dilakukan oleh seorang Menteri kepada rakyat.
“Saya bukan membela rakyat saya, masyarakat saya, tidak. Tapi sangat tidak patut dilakukan seorang ibu yang berpredikat Menteri Sosial,” katanya.
Menurut Rusli, jika memang ada yang salah, sebaiknya diarahkan bukan langsung tunjuk-tunjuk dan marah.
Ia menegaskan sangat tersinggung dengan sikap Risma dalam video yang dilihatnya tersebut.
Baca Juga: Fakta atau Hoak: Kabar Terbaru Tukul Arwana Pendarahan Otak Karena Vaksin?
“Saya justru terus terang melihat videonya, sangat tersinggung,” kata mantan Bupati Gorontalo Utara.
Rusli mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Risma tersebut merupakan contoh yang tidak baik, terlebih dilakukan oleh pejabat setingkat Menteri.***