MALANG TERKINI - YouTuber Edy Mulyadi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA tentang "tempat jin buang anak”.
Edy Mulyadi memenuhi panggilan kedua penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri pada Senin pukul 09.54 WIB dan langsung dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.
Pemeriksaan sebagai saksi terhadap Edy Mulyadi berlangsung hingga pukul 16.15 WIB. Kemudian setelah penyidik melakukan gelar perkara, statusnya dinaikkan menjadi tersangka.
Baca Juga: Edy Mulyadi Langsung Ditahan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Ujaran SARA
Dasar penerapan sebagai tersangka terhadap Edy Mulyadi adalah Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE.
Ia juga di-juncto-kan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, jo Pasal 156 KUHP.
Pria berusia 55 tahun itu pun langsung dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian selama 20 hari ke depan.
Penahanan tersebut dilakukan dengan alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi perbuatannya, juga alasan objektif yakni ancaman yang dikenakan di atas lima tahun.
Sebelum memenuhi panggilan Bareskrim Polri, pada Senin pagi, 31 Januari 2022, warga Jakarta itu sempat melakukan siaran di kanal YouTube miliknya.
Baca Juga: Tanggapan Buya Yahya Tentang Wasiat Dorce Gamalama Direspon Sang Artis: Hamba Serahkan Kepada Allah
Ia menyatakan permohonan maaf kepada para sultan dan semua rakyat di Kalimantan dengan segala etnisnya termasuk suku Dayak.
"Saya kembali mohon maaf. Saya tidak ingin berdalih ini untuk ungkapan segala macam. Tapi saya mohon maaf itu semua bahwa itu telah membuat teman-teman saudara saya tersakiti, mohon maaf sekali lagi mohon maaf," ujarnya, dikutip Malang Terkini dari unggahan di kanal YouTube BANG EDY CHANNEL.
Pada kesempatan itu, ia juga menyatakan bahwa dirinya menolak Ibu Kota Negara baru di Kalimantan.
"Saya juga ingin menegaskan lagi bahwa sebetulnya saya sebagai individu, sebagai rakyat Indonesia yang Allah takdirkan saya tinggal di Jakarta, tetap saya menolak IKN (Ibu Kota Negara) baru, karena banyak alasan, kita bisa googling segala macem banyak," ungkapnya.
Ia menyebutkan beberapa alasan kenapa IKN harus ditolak. Menurutnya, yang pertama karena momentumnya sama sekali tidak tepat.
"Kita sedang terpuruk, ekonomi kita jeblok, pengangguran luar biasa. Ada 466 triliun yang katanya naik lagi, membengkak lagi, akan dialihkan untuk membangun ibu kota baru," paparnya.
Yang kedua, menurutnya, pemerintah lagi-lagi mengingkari janji. Karena, di awal-awal, Jokowi mengatakan hanya 18 persen pembiayaan oleh APBN, tapi kemudian membengkak menjadi 53 persen.
"Artinya lebih banyak dana APBN yang akan dialihkan ke sana. Dan mohon maaf, uang sebanyak itu seharunya, kalau kita baca berita adalah alokasi dari PEN (Pembangunan Ekonomi Nasional) yang seharusnya itu diutamakan supaya kita rakyat Indonesia bangkit dari keterpurukan," terangnya.
Yang ketiga, menurutnya, secara geologi dan kedaulatan harusnya sebuah ibu kota itu sebisa mungkin berada di tengah, tidak dekat dengan perbatasan negara lain.
"Apalagi di atas itu, bagaimana RRC dengan segala pengaruhnya ya, aduh ngeri sekali. Itu banyak sekali kajiannya, dari segi ekologi, kemudian akan terjadi kerusakan lingkungan yang jauh lebih parah lagi," kata Edy menambahkan.
Wartawan senior tersebut mengatakan bahwa kasusnya terkait ujaran kebencian itu tidak murni hukum dan ia sudah merasa akan ditahan kepolisian.
"Saya juga tahu, bahwa kasus saya ini tidak murni hukum, tapi bau politisnya sangat tinggi. Dan saya, mohon maaf tanpa mendahului takdir Allah, sudah merasa dibidik dan sangat besar kemungkinan bahwa saya akan ditahan," ujarnya.
Baca Juga: Primbon Jawa: Keistimewaan Weton Rabu Legi, Pintar Mengatur Keuangan
Ia mengaku sebagai wartawan dan rakyat yang mengkritisi kebijakan pemerintah, siap menerima apapun resikonya.
Edy pun menyatakan memaklumi masyarakat Kalimantan, khususnya etnis Dayak yang marah besar dan merasa terhina dengan ucapannya, walaupun ia tidak perlu menjelaskan lagi maksud perkataanya.
Menurutnya, ia dipanggil dan ditangkap polisi itu bukan semata-mata karena ucapan 'tempat jin buang anak' ataupun 'Prabowo macan mengeong', tapi lebih karena selama ini dirinya memang kritis kepada pemerintah.
"Saya mengkritisi soal omnibus law, saya mengkritisi soal undang-undang revisi KPK, saya mengkritisi soal minerba, dan kebijakan yang lain. Jadi, dalam bahasa sehari-sehari emang 'Lu udah ditarget, Ed', "Lu udah TO, Ed'. Ya sudahlah kita anggap sebagai resiko perjuangan," ucap Edy Mulyadi.
Eks caleg PKS itu pun meminta doa kepada umat Islam dan rakyat Indonesia yang disebutnya ingin negeri ini lebih baik di masa depan dan tidak semakin jatuh dalam cengkeraman para oligarki.
Baca Juga: Edy Mulyadi Penuhi Panggilan Pemeriksaan: Saya Kembali Minta Maaf Sedalam-dalamnya
Ia mengatakan bahwa musuhnya bukan warga penduduk Kalimantan dengan segala macam etnisnya.
"Itu bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita semua adalah ketidak adilan. Dan mohon maaf, ketidak adilan inilah yang kami lihat," ucapnya lagi.
Ia menyebutkan bahwa Kalimantan itu sudah berpuluh tahun dieksploitasi, bermiliar ton batu bara dikeruk, berjuta hektar hutan-hutan ditebas.
"Tapi, mohon maaf dengan segala hormat, mohon maaf, apa yang didapat oleh penduduk Kalimantan, masyarakat Kalimantan, secara mayoritas apa," ujarnya.
Menurut Edy, saudara-saudara dan teman-temannya di Kalimantan hidup tidak semestinya yang dengan kekayaan alam dijarah kaum oligarki harusnya mereka lebih makmur daripada sekarang.
"Makanya kalau saya bertindak seperti ini, mohon maaf, walaupun itu ternyata ucapan saya menyakiti tapi semata-mata karena kita sayang kepada Kalimantan," pungkas Edy Mulyadi.***