MALANG TERKINI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan jika pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara butuh biaya Rp466 triliun dan hanya sekitar 20 persen saja yang bakal diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun Pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development (The HUD) Institute Yayat Supriatna menilai jika APBN yang bakal menjadi tulang punggung pembangunan IKN sampai tahun 2024.
Jokowi dalam sebuah sekempatan menjelaskan jika 80 persen pembangunan IKN diupayakan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) serta swasta.
Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Dilirik untuk Jadi Ketum Sebuah Parpol, Fahri Hamzah: Jadi PDIP Juga Sensi
Oleh sebab itu, Jokowi meminta Otorita IKN Nusantara yang dikepalai Bambang Susantono bersama wakilnya Dhony Rahajoe untuk aktif dalam mencari sumber pendanaan.
Meski demikian, Yayat Supriatna menilai jika untuk percepatan pembangunan IKN hingga 2024, pendanaan akan fokus dari APBN.
"Anggaran APBN adalah tulang punggung utama IKN untuk tahun 2024," ujar Yayat kepada Antara di Jakarta, Minggu 16 April 2022, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Menteri Tjahjo Kumolo: 60 Ribu ASN dan TNI POLRI Mutasi ke IKN Tahap Pertama di Awal Tahun 2024
Ia mengatakan jika pekerjaan yang paling banyak berasal dari Kementerian PUPR terkait tentang infrastruktur jalan, pembangunan serta konstruksi utilitas air, dan sebagainya.
Menurutnya, pembangunan yang berasal dari APBN inilah yang nantinya bisa menarik perhatian para investor untuk masuk.
"Dengan standar infrastruktur yang berkualitas serta dengan pelayanan yang bagus, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi di IKN," kata Yayat.
Baca Juga: IKN Pindah Kalimantan, Wagub DKI: Jakarta akan Tetap Eksis Sebagai Kota Termaju di Indonesia
Sementara itu, untuk APBN tahun 2023 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp27-30 triliun untuk keperluan IKN.
"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan ibu kota negara baru, yaitu antara Rp27-30 triliun di dalam rangka untuk membangun infrastruktur dasar," kata Sri Mulyani