MALANG TERKINI - Stunting hingga kini masih jadi perhatian khusus untuk diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Pasalnya nilai stunting di Indonesia hingga saat ini masih masuk dalam batasan yang cukup tinggi. Hal ini pun membuat pemerintah pun berusaha untuk melakukan berbagai hal sebagai solusi pencegahan stunting.
Upaya yang dilakukan pun pada beberapa daerah dinilai cukup berhasil dilihat dari penurunan angka stunting meski tidak terlalu banyak.
Beberapa daerah pun cukup optimis untuk memberikan target terhadap penurunan stunting pada setiap tahunnya. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara.
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara menargetkan turunkan angka prevalensi stunting sebesar 6,1 persen hingga tahun 2024, kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut, Denny Mangala.
"Target nasional stunting di tahun 2024 berada di bawah 14 persen. Artinya di dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen," ujar Asisten Denny pada Rakor dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Evaluasi Realisasi DAK Subbidang KB dan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023 di Manado, Kamis (7/9).
Data prevalensi stunting tahun 2022 di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut berada di angka 20,5 persen atau hanya turun sebesar 1,1 persen dari tahun 2021 sebesar 21,6 persen.
Karena itu menurut dia, dilihat dari progres prevalensi stunting di Sulut yang melambat maka diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten atau kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.
"Progresnya agak lambat sehingga tahun ini didorong lagi untuk mencapai target (turun) 3,01 persen di tahun 2023. Lebih bagus lagi kalau pencapaiannya lebih dari itu agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat," ujarnya.
Ia pun mengharapkan pada rakor ini para peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.
"Supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting," imbuhnya.
Menurut Mangala, ada laporan terkait pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.
"Ada sentuhan yang salah, dalam artian, ada yang kasih susu dan telur. Tapi, susu dan telur yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi, ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu, biskuit ini diberikan ke tamu," ungkapnya.
Bantuan yang tidak tepat sasaran itulah yang membuat angka stunting progresnya berjalan lambat.
Denny Mangala juga menyoroti terkait penyerapan anggaran untuk penanganan stunting masih sangat rendah.
"Kami juga dapatkan data dari BKKBN BOKB distribusi teralokasi di 15 kabupaten/kota dengan nilai Rp54,97 miliar, dimana 45,13 persen untuk stunting tapi apa yang kita lihat didata yang masuk ke kita sampai hari ini yang terealisasi baru 16 persen lebih sedikit," ungkap Mangala.
Menurut dia, penanganan stunting tersebut menjadi tugas bersama di samping program pemerintah lainnya.
"Ini adalah misi kemanusiaan tolong kita peduli sama-sama untuk misi kemanusiaan dimana kita harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting ini dengan kepedulian kita," katanya.
Turut hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas KB dari 15 kabupaten/kota.
Rakor tersebut digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Provinsi Sulut. ***