MALANG TERKINI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan kekecewaanya kepada para pembantunya di kabinet.
Jokowi menegur empat sektor strategis yang dinilai lamban membantu mengatasi pandemi Covid-19, baru-baru ini Jokowi menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Mantan gubernur DKI jakarta tersebut memberikan teguran lantaran target investasi kuartal III 2020 tumbuh di bawah minus 5 persen.
Baca Juga: Rizal Ramli Mengaku Pernah Lakukan 'Pertemuan Rahasia' dengan Jokowi Membahas Hal Ini
"Saya sudah mewanti-wanti kepada Kepala BKPM dan Menko Marves agar paling tidak di kuartal III ini bisa minus di bawah 5, tapi ternyata belum bisa," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 2 November 2020, seperti dikutip MalangTerkini.com dari laman RRI.
Sebelumnya, Jokowi juga menyinggung masalah pandemi COVID-19 yang penangannya belum menunjukkan progres.
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu 28 Juni 2020.
Baca Juga: Rizal Ramli Buka Bukaan, Ternyata Dia Pernah Bantu Jokowi Selesaikan Proyek Ini
Ketika itu, Jokowi menganggap jika tidak ada progres yang signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya penyerapan belanja anggaran penanganan Covid-19.
Secara terbuka Jokowi memberikan contoh anggaran penanganan Covid-19 sektor kesehatan yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1.53 persen yang sudah diserap.
Jokowi juga nampak gusar dengan perilaku para menteri yang menetapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), namun kenyataanya seperti sedang cuti.
Bahkan ketika itu, Jokowi dengan tegas mengacam akan melakukan reshuffle kabinet atau membubarkan lembaga tertentu.
Baca Juga: Tidak Terduga, Segini Elektabilitas Prabowo Subianto Setelah Jabat Menhan di Pemerintahan Jokowi
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," tegas Jokowi.***