MALANG TERKINI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken UU Cipta Kerja Omnibuslaw pada Senin malam, 2 November 2020.
UU Cipta Kerja yang sejak diketok oleh DPR mendapat protes dari berbagai pihak tersebut akhirnya ditandatangani oleh Jokowi.
Menyikapi hal itu, dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sah mengajukan uji materi Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Jokowi Kembali Tegur Bawahannya, Kali Ini Luhut yang Disinggung
Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI, menyebutkan bahwa pihaknya cukup yakin para hakim di MK akan berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Ia berpendapat jika MK adalah benteng keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Kami memilih jalur konsititusional karena MK merupakan benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hakim di MK juga penuh integritas dalam memutuskan UU Cipta Kerja nantinya," kata Andi di Gedung MK, Jakarta, Selasa 3 November 2020, dikutip MalangTerkini.com dari laman RRI.
Andi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tersebut bisa berdampak buruk bagi masa depan buruh di Indonesia.
Baca Juga: Pemilik SIM C Bakal Dapat Bantuan Rp900 Ribu Per Bulan? Ini Penjelasannya
Ia menegaskan bahwa para buruh bakal konsisten mengawal proses gugatan terhadap UU Cipta Kerja tersebut.
"Kita akan penuhi setiap sudut Mahkamah Konstitusi di setiap sidang. Tentunya dengan damai dan penuh kesejukan,” ungkapnya.
“Ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ikut mendukung," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman pada Senin malam. Dokumen yang terlah diteken oleh Jokowi bisa diunduh masyarakat melalui laman Setneg.go.id.
Baca Juga: 7 Golongan Ini Dipastikan Tidak Akan Lolos Program Kartu Prakerja Gelombang 11, Siapa Saja?
Di situs Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11/2020) terlihat, UU Cipta Kerja digugat KSPI per hari Senin (2/11/2020) pukul 22.45 WIB dengan nomor tanda terima 2045/PAN.MK/XI/2020.***