Network
Wojcicki mencatat bahwa skala yang dioperasikan selama ini menyulitkan konten kreator untuk mengikuti perubahan pedoman Komunitas.
Dalam surat tersebut juga menyebutkan soal pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim Youtube.
Pada bulan Desember kebijakan baru mulai ditegakkan, namun Youtube memberi masa tenggang bagi para pembuat konten untuk memastikan tidak ada unggahan yang berpotensi untuk melanggar kebijakan tersebut.
Baca Juga: YouTube Down Secara Global, Mau Putar Video yang Keluar Malah Monyet, Apa yang Terjadi?
Kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan Youtube setelah kegiatan Pemilu Amerika Serikat pada 2020. Youtube melarang adanya video apapun yang berpotensi untuk memicu kesalahpahaman informasi tentang pemilu.
Terutama dengan adanya kerusuhan yang sempat terjadi di gedung Capitol. Kerusuhan tersebut terjadi dikarenakan penyerbuan pendukung Trump atas ketidakrelaan mereka akan kekalahan Trump dalam pemilu.
Akun Trump saat itu juga sempat dibekukan karena cuitan terakhirnya yang dianggap memprovokasi para pendukungnya.
Namun meski demikian, hal tersebut tak menghentikan pelantikan Presiden baru Amerika Serikat yaitu Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris.
Baca Juga: Youtube Rewind 2020 Indonesia Versi Kreator Tuai Pujian, Sudah Ditonton Lebih 4 juta
Setelah pemilu usai, kini Youtube lebih waspada akan penyebaran informasi palsu yang beredar mengenai kegiatan vaksinasi Covid-19.
