Network
/photo/2020/11/23/573987151.jpg)
MALANG TERKINI - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menanggapi keriuhan mengenai anggaran ajang Formula E yang semula dijadwalkan digelar di Jakarta.
Mencuatnya mengenai anggaran biaya komitmen Formula E pertama kali diungkit oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Gilbert Simanjuntak
Zita Anjani meminta agar semua pihak meminta klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas anggaran tersebut.
Baca Juga: Anies Baswedan Yakin Ekonomi Jakarta Bangkit di 2021
Baca Juga: Viral Sinopsis Buku How Democracies Die yang Dibaca Anies Baswedan
Formula E mengalami penundaan karena adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga saat ini.
Sebagaimana diwartakan PR BEKASI dalam artikel berjudul “Nasib Rp560 Miliar untuk Ajang Formula E Dipertanyakan, DPRD Jakarta Akan Minta Klarifikasi Anies Baswedan,” disebutkan jika Zita Anjani berharap Anies Baswedan langsung memberikan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan dari publik terkait anggaran tersebut.
Baca Juga: Isu Soal 'Ikatan Cinta' Langgar Prokes, Kevin Hillers Langsung Buka Suara Soal Test Swab
"Sembari kita tabayun, saya pikir lebih bijak kalau gubernur yang langsung klarifikasi saja. Jawab pertanyaan publik dengan data dan fakta. Jangan sampai rakyat hanya menerka-nerka, akhirnya timbul hoaks," kata Zita Anjani dalam keterangannya di Jakarta, yang dikutip dari Antara.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Anies Baswedan tidak bisa hanya mengumumkan penundaan penyelenggaraan acara dan hanya memberikan informasi bahwa dana biaya komitmen (commitment fee) sebesar Rp560 miliar yang telah diberikan tidak lah hangus.
Seharusnya, menurut Zita, Anies Baswedan cs harus memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi seperti saat ini karena banyak pihak yang mempertanyakan status dan jumlah anggaran yang telah dihabiskan.
Baca Juga: Makin Heboh! Aldi Taher Sarankan Deddy Corbuzier Nikahi Dinar Candy
"Sebab rakyat butuh kepastian angka dan statusnya bagaimana. Saya berharap Gubernur mau menjawab itu, sembari kita semua tabayun. Saya yakin Pak Anies pasti punya alasan kuat dan akan memberikan klarifikasi," tuturnya.
Dia menyebut anggaran yang telah dikeluarkan untuk ajang Formula E seharusnya bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya yang lebih penting seperti penanganan banjir, mempercepat pemulihan ekonomi maupun penanganan COVID-19 seperti vaksinasi.
Sebelumnya, Gilbert Simanjuntak menyebut dana yang telah dikeluarkan untuk ajang balap Formula E mencapai lebih dari Rp1,1 triliun dengan rincian biaya komitmen sebesar Rp560 miliar, perubahan lapangan Monas sebesar Rp143 miliar.
Kemudian, biaya studi kelayakan sebesar Rp5 miliar, sosialisasi sebesar Rp600 juta, dan layanan umum sebesar Rp10 miliar.
Baca Juga: Soto Harga Seribu Viral di Madiun, ‘Penolong’ Kantong Kosong Saat Pandemi
Ketiganya disebut merupakan bagian dari penyertaan modal daerah (PMD) tahun 2020 ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp305 miliar.
Selain itu, Gilbert menyebutkan, masih ada biaya lain berupa bank garansi sebesar Rp430 miliar dan beberapa anggaran Formula E lain yang terdapat di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta biaya negosiasi awal ke New York.
"Beberapa anggaran Formula E juga terdapat di beberapa SKPD lain seperti Dispora, Dishub (rencana pembelian sepeda), dan Disparbud dengan jumlah yang berarti," kata dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah menunda penyelenggaraan Formula E.
Manajer Komunikasi Jakpro Melisa Sjach mengatakan, penundaan pelaksanaan Formula E telah sesuai dengan arahan Anies karena memprioritaskan keselamatan pada masa pandemi COVID-19.
Melisa menekankan biaya komitmen sempat Anies serahkan ke pihak Formula E sebesar Rp560 miliar tidak akan hilang.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Menyentuh Angka Tertinggi, Jakarta PSBB Ketat Jilid 2
Setelah kembali menunda, Jakpro bersama Pemprov DKI beserta Dinas Pemuda dan Olahraga bakal terus memantau situasi, bekerja sama dengan "Formula E Operation" (FEO) untuk melihat kemungkinan penjadwalan ulang demi terselenggaranya Formula E di Jakarta.
Dengan penundaan ini, maka Pemprov DKI Jakarta telah dua kali menunda ajang balap mobil ramah lingkungan tersebut, penundaan sebelumnya dilakukan pada 11 Maret 2020 ketika COVID-19 merebak di Indonesia.***( M Bayu Pratama/PR Bekasi)
