Network
Perusahaan yang dimaksud yaitu perusahaan yang mendaftarkan diri lewat Kamar Dagang Indonesia (Kadin).
Vaksin gotong royong ini diketahui juga akan berbeda dengan dengan program vaksin gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Dalam program vaksin sebelumnya, perusahaan akan dikenakan biaya untuk mendapatkan jatah dosis vaksin, dengan catatan bahwa biaya tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada karyawan.
"Kita sudah buat aturan tidak boleh ada pembebanan biaya dari perusahaan kepada karyawan. Jadinya adalah langkah supaya jangan dijadikan vaksinasi ini jadi sesuatu yang komersil," ujar Arya.
Pemerintah pun juga membuat berbagai upaya untuk mengatasi stok vaksin yang masih terbatas.
Baca Juga: Kejaksaan RI Buka 1000 Formasi CPNS 2021 Khusus untuk Jaksa
Sama seperti program vaksinasi yang lain, vaksinasi gotong royong ini juga akan dilakukan bertahap.
Tahap awal vaksinasi ini dilakukan dengan jumlah lima ratus ribu dosis. Adanya jumlah vaksin yang terbatas ini membuat pemerintah harus membagi terkait prioritas jenis usaha yang didahulukan.
Arya lebih lanjut menjelaskan tentang prioritas yang dimaksud. Perusahaan yang dimaksud yaitu perusahaan yang padat karya.
Baca Juga: Per Tanggal 18 Mei 2021 SIKM Tak Berlaku di Jakarta, Ganti dengan Dokumen-dokumen Ini
