Network
MALANG TERKINI - Seorang pegiat HAM di provinsi paling timur di Indonesia, Papua, menginginkan perlindungan yang lebih baik bagi warga sipil, terutama anak-anak, di zona konflik.
Seruan itu disampaikan melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang dikeluarkan oleh Theo Hasegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Integritas Manusia Papua, pada 3 November lalu.
Aktivis HAM menyoroti insiden anak-anak ditembak dan ribuan pengungsi dalam bentrokan bersenjata baru-baru ini di wilayah Papua.
Baca Juga: Orang-orang Papua Barat Melarikan Diri dari Konflik ke Daerah Terpencil Papua Nugini
Ini merupakan respon dari insiden perseteruan antara pihak yang dianggap sebagai pemberontak dengan tentara pada akhir bukan Oktober di kabupaten Intan Jay, Papua yang menewaskan seorang anak laki-laki berusia dua tahun dan membuat seorang anak berusia enam tahun terluka.
Pada surat terbukanya, Hasegem menulis, "Bapak Presiden, saya sangat sedih melihat anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang situasi politik gerakan kemerdekaan di Papua menjadi korban kekerasan seperti itu.”
Dia juga mengatakan presiden memiliki kewajiban moral untuk melindungi semua warga sipil dalam kondisi seperti itu.
Baca Juga: Potret Mencekam Banjir Bandang di Kota Batu, Minibus Hingga Material Kayu Terseret Luapan Air
Meskipun Presiden Jokowi telah mengunjungi wilayah tersebut beberapa kali dan berbicara tentang upaya perdamaian di Papua, tidak ada tanda-tanda bahwa kekerasan akan mereda.
Kunjungan terakhir Jokowi ke provinsi Papua dan Papua Barat adalah pada awal Oktober untuk memulai acara olahraga nasional dan meluncurkan beberapa proyek infrastruktur.
Theo Hasegem mencurahkan keprihatinannya yang mendalam sebagai pejuang HAM akibat lambatnya penanganan konflik bersenjata di wilayah Papua yang membuat warga sipil tanpa senjata terus menjadi korban.
Baca Juga: Update Banjir Kota Batu, Beberapa Kecamatan Terdampak Hujan Deras Sampai Malam Ini
Dia mengungkap adanya ribuan warga sipil yang melarikan diri dari rumah mereka sebagai akibat dari bentrokan yang menewaskan bocah laki-laki berusia dua tahun itu
Hampir 6.000 orang dilaporkan mencari perlindungan di gereja-gereja lokal di distrik Intan Jaya setelah bentrokan tersebut.
Kemudian, menurut polisi, setidaknya sudah ada 18 warga sipil dan polisi tewas dalam bentrokan tahun ini.
Dalam wawancaranya dengan UCA News, Theo Hasegem menegaskan bahwa semua warga sipil di wilayah Papua adalah warga negara Indonesia yang berhak atas perlindungan.
Baca Juga: Amien Rais Yakin Ada Pelanggaran HAM Berat pada Kasus Tewasnya 6 Anggota FPI, Mahfud MD Minta Bukti
Tidak hanya itu, dia juga mendesak Jokowi untuk membentuk tim independen untuk membantu semua orang yang terlantar akibat kekerasan.
Sementara itu, Emanuel Gobay, direktur LBH Papua, sebelumnya meminta Komnas HAM segera melakukan penyelidikan atas insiden yang melibatkan anak-anak tersebut.***
