Network
Pihak PTC harus memahami bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang yang tersebut.
Baca Juga: Makanan Ini Bisa Tingkatkan Kesuburan Pria Menurut dr. Ema Surya Pertiwi dan dr. Boyke
Data-data yang bocor dari 163 ribu pelamar PTC itu antara lain KTP, Kartu Keluarga, Transkrip Akademik, kartu BPJS, kartu NPWP, dan Ijazah.
Dimana dari data-data tersebut orang dapat menyalahgunakan dengan mengambil informasi berkaitan dengan nama lengkap, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, dan agama dengan sangat terperinci.
Seharusnya PTC bertindak dengan cepat saat melihat ada dugaan kebocoran data untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.
Baca Juga: Update Kasus Dugaan Kebocoran Data di KPAI, Kominfo: Sedang Kami Dalami
Selain itu PTC juga harus menembusi secara tertulis pada para pemilik data pribadi jika pihaknya tidak dapat memberikan perlindungan kerahasiaan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya.
Dalam kasus ini PSE wajib mematuhi kebijakan teknis keamanan siber sehingga dapat memperkuat keamanan dan keandalan sistem elektronik dalam memproses data pribadi pelamar.
Standar dan kebijakan teknis keamanan siber ini diatur oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).***
