Network
MALANG TERKINI - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan menyebut SIPD sebagai informasi terpusat.
"Dengan SIPD, kita bisa melihat anggaran daerah digunakan untuk apa. Bisa melihat apakah anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat atau justru untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," kata Pahala dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi" di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan dalam SIPD terdapat rincian alokasi penggunaan anggaran tersebut. Melalui SIPD, pemerintah pusat dapat melihat penggunaan anggaran daerah dengan detail, bahkan sampai alokasi anggaran untuk rapat, makan minum, dan perjalanan dinas.
Begitu juga dengan pengawasan pada tiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Sebagai contoh, kata Pahala, terjadi di Kabupaten Cirebon yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp7 triliun. Namun, dari total anggaran tersebut, yang masuk tagging pengentasan kemiskinan ekstrem hanya sekitar Rp115 miliar atau 1,62 persen.
"Dengan fungsi pembinaan evaluasi dari Kemendagri, SIPD kalau sudah jalan penuh, ini (anggaran) Rp115 miliar itu tidak bisa, terlalu sedikit. Terlebih Kabupaten Cirebon ini termasuk salah satu daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat,” katanya menegaskan.
Kemudian ketika dibedah lagi, jelas Pahala, dari 1,62 persen tersebut ternyata tidak ada yang masuk untuk kegiatan bantuan sosial (bansos). Pemda justru mencantumkan anggaran untuk honorarium, belanja alat kantor, bahkan belanja makan dan minum rapat.
"Bayangkan ini bukan untuk menginjeksi langsung ke orang miskin, tapi malah buat makan minum rapat. Ke depan pasti tidak bisa yang seperti ini," ujarnya.
