Network
MALANG TERKINI - Dukungan untuk selalu memperkuat pembangunan pemerintahan desa diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurutnya, pemerintahan desa perlu didukung untuk mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini kerap terpusat di wilayah perkotaan.
“Ada potensi di daerah-daerah pedesaan. Kalau seandainya mesin produksi, mesin ekonomi kita di kota bergerak, di desa bergerak serempak maka Indonesia akan melompat (mengalami kemajuan pesat),” kata Tito dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Selama ini pemerintah telah berkomitmen serius dalam mendukung pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai aturan yang berlaku. Ia pun menjelaskan dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memperkuat pembangunan di wilayah perdesaan.
Adapun komitmen selanjutnya terlihat dari adanya kebijakan alokasi dana desa. Dengan kebijakan itu desa memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk mengakselerasi pembangunan di desa.
Mendagri menjelaskan selama ini dengan adanya dana desa telah berkontribusi positif terhadap pembangunan desa, yang beberapa di antaranya mampu mendorong peningkatan pendapatan asli desa (PADes).
“Kelebihan-kelebihannya banyak. Kelebihannya ya desa bisa bangkit, berkembang, di antaranya lahirnya banyak desa-desa yang swasembada, desa yang swadaya, desa-desa tertinggal menjadi desa-desa yang lebih maju. Cukup banyak desa-desa wisata mulai berkembang, ramai, bergerak semua ekonomi desa,” tambahnya.
