Irjen Polisi Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali, Anggota DPD RI: Pelajari ...

- 10 September 2023, 00:00 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama para narasumber dalam acara diskusi di Denpasar, Sabtu (9/9/2023). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama para narasumber dalam acara diskusi di Denpasar, Sabtu (9/9/2023). ANTARA/Ni Luh Rhismawati. /

Selain itu, Pastika mendorong legislatif dan media harus berani menyuarakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Bali dan jangan hanya diam ketika ada kebijakan publik yang masih kurang tepat.

Sementara itu, akademisi yang juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Dr Dewa Palguna mengatakan bahwa keliru besar kalau pemerintah merasa sudah menyelesaikan persoalan dengan membuat berbagai peraturan atau regulasi.

"Aturan itu harusnya lahir dari kebutuhan. Aturan itu bagus tetapi yang perlu adalah penegakan hukumnya. Apakah kita sudah mengevaluasi perda yang dibikin. Saya berharap pemimpin ke depan kalau membuat aturan jelas apa yang ingin dituju. Jangan hanya karena atas dasar keinginan," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan publik itu sebenarnya apa yang dibutuhkan publik dan bukan apa yang diinginkan pemimpinnya. Yang tidak kalah penting harapannya agar Bali dapat menjadi sebagai satu kesatuan ruang.

"Bali tidak bisa dikaveling-kaveling per kabupaten/kota.Gubernur dan bupati/wali kota perlu duduk bersama, mau membangun apa. Bali ke depan harus dipetakan," katanya.

Dia melihat saat kepemimpinan Mangku Pastika sudah ada peta jalan pembangunan Bali, misalnya dari sisi kemiskinan dibuat program bedah rumah.

Kemudian sistem pendidikan terkait SMAN Bali Mandara yang diperuntukkan bagi siswa miskin yang kemudian program ini hingga diduplikasi di Jawa Tengah. Namun sayangnya sistem pendidikan di SMAN Bali Mandara malah dihapus Wayan Koster saat menjabat sebagai Gubernur Bali.

Sementara itu, bakal calon anggota DPD RI Dapil Bali Gede Suardana menyoroti sejumlah kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster saat masih menjabat karena dinilai telah menimbulkan masalah fiskal dan lingkungan.

"Bapak Wayan Koster saya lihat malah lebih memilih kebijakan populis, seperti halnya membangun kawasan Pusat Kebudayaan, Turyapada Tower, dan sebagainya dibandingkan menjalankan kebijakan wajib (urusan pendidikan gratis, kesehatan, dan sebagainya," katanya.

Akademisi Dr I Wayan Jondra menambahkan kebijakan publik harus bisa memecahkan permasalahan di masyarakat dan tingkatkan kualitas hidup orang banyak.

Halaman:

Editor: Ianatul Ainiyah

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x