Profesor UB: Pemerintah Sudah Berada di Posisi yang Benar untuk Menyelamatkan Pengangguran

- 31 Oktober 2020, 16:36 WIB
Ilustrasi Miskin
Ilustrasi Miskin /Pixibay/1820796

MALANG TERKINI – Pandemi Covid-19 telah menghantam banyak sektor kehidupan, termasuk diantaranya dunia industri. Akibatnya, banyak perusahaan yang merumahkan atau PHK karyawannya.

Profesor Universitas Brawijawa (UB) yang juga Sekretaris Dewan Pertimbangan RI Prof Devanto Shasta Pratomo berpendapat jika pemerintah harus mengupayakan penyelamatan pengangguran.

Seperti dikutip MalangTerkini.com dari laman resmi Universitas Brawijaya, Prof. Devanto memprediksi Pandemi COVID-19 yang semakin meluas ditambah dengan adanya kebijakan physical distancing membuat ketahanan sebuah industri mampu bertahan hingga Juni.

Baca Juga: Guru Besar UI Sebut Vaksin Covid-19 Bisnis Besar Taipan dan Hanya Monyet Indonesia Perlu Divaksin

Akibat dari adanya COVID-19, kata dia menyebakan 1,5 juta pekerja di rumahkan dan di PHK.

“Dan dalam hal ini industri tekstil paling rentan melakukan PHK,” kata Devanto dalam forum Diskusi Daring IKA UB ke-2b.

Ia menyebutkan jika kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan pengangguran sudah di posisi yang tepat. “Pemerintah sudah berada di posisi yang benar untuk menyelamatkan pengangguran dengan menerbitkan kartu pra kerja,” kata Guru Besar FEB UB tersebut.

“Dan kebijakan tersebut belum banyak diterapkan di negera berkembang seperti Indonesia ,” lanjutnya.

Kartu Pra Kerja tersebut sebenarnya upaya untuk meningkatkan keterampilan para pengangguran, bukan memberikan bonus berupa uang.Oleh sebab itu, ia berpesan harus tepat sasaran program tersebut.

Baca Juga: Refly Harun Ungkap Penyebab Mahfud MD Gagal Menjadi Calon Wakil Presiden

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah subsidi upah. “Jika kartu Pra Kerja diberikan untuk individu maka subsidi upah diberikan ke perusahaan,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar FEB dan Stafsus Menkeu Prof Candra Fajri Ananda berpendapat jika hal utama dalam menangani pandemi ini adalah tentang kesehatan.

“Intinya bahwa pengelolaan kesehatan saat ini menjadi hal utama yang harus dijalankan pemerintah. Hal inilah yang membedakan antara krisis saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Prof Candra lantas menawarkan sejumlah solusi guna merespon permasalahan yang tengah terjadi. Menurutnya, untuk angka pendek kebijakan berfokus pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS) dan BLT.

Sedangkan untuk periode setelah pandemi adalah berfokus pada bagaimana penguatan agregat demand atau daya beli dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan.

Yang kedua adalah reformasi di seluruh sektor.***

Editor: Lazuardi Ansori

Sumber: Universitas Brawijaya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x