MALANG TERKINI – Selamat datang adik-adik, berikut contoh kumpulan soal UAS esai PKn kelas 10 SMA semester 1 beserta kunci jawabannya untuk kurikulum 2013.
Kumpulan soal UAS esai PKn kelas 10 SMA semester 1 ini diambil dari referensi buku cetak Kemendikbud edisi revisi.
Semoga dengan belajar soal UAS esai PKn kelas 10 SMA semester 1 dan juga pembahasan kunci jawaban dapat membantu adik-adik memahami materi dan mempersiapkan ujian.
Baca Juga: Prediksi Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Antropologi Kelas 10 SMA Semester 1 2022-2023
Tentunya soal UAS esai PKn kelas 10 SMA semester 1 dan kunci jawaban ini sudah melalui verifikasi dari kak Gilang Rafiqa Sari, S.Pd. selaku salah satu alumni dari Univeristas Negeri Malang.
Adik-adik juga sangat disarankan untuk mengeksplor jawaban lebih luas lagi karena kunci jawaban ini hanya bersifat membantu.
Perlu diketahui bahwa kunci jawaban dan soal UAS esai PKn kelas 10 SMA semester 1 ini mencakup 3 bab materi, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3.
Selamat belajar dan semoga bermanfaat.
Baca Juga: Kisi-kisi Soal PAS UAS Matematika Kelas 10 SMA MA Semester 1, Lengkap Kunci Jawaban
A. ESAI
1. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Jawaban:
1) Kekuasaan konsitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD Dasar;
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
Baca Juga: TERBARU! 20 Contoh Soal UAS Sosiologi Kelas 10 SMA MA Semester 1 Lengkap Beserta Jawaban
3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK;
5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri;
Baca Juga: Siswi Kelas 10 di Blitar Ditemukan Gantung Diri di Depan Kelas, Teman Sekolah Gempar!
6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.
2. Jelaskan dan berikan contoh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Republik Indonesia!
Jawaban:
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan Lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan pemerintahan tertentu.
Baca Juga: Contoh SOAL PAS UAS PKN Kelas 7 SMP MTs Semester 1 Lengkap dengan Kunci Jawaban
Lembaga Pemerintah Non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Menteri atau pejaat setingkat Menteri yang terkait.
Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Contoh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, di antaranya adalah sebagai berikut.
Baca Juga: Prediksi Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Antropologi Kelas 10 SMA Semester 1 2022-2023
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
d. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
e. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
g. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
h. Badan Pertahanan Nasional (BPN)
i. Badan Pusat Statistik (BPS)
j. Badan SAR Nasional (Basernas)
k. Badan tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
l. Dan lain-lain.
3. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!
Jawaban:
Keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia sangat penting karena secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Baca Juga: Contoh Soal dan Kunci Jawaban PAS UAS IPS Kelas 7 SMP MTs Semester 1
Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara vertical, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukanlah Lembaga yang terpisah atau berdiri sendiri tanpa adanya kontrol dan koordinasi.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pelaku pembagian kekuasaan secara vertical. Dnegan kata lain, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersifat hierarkis. Begitu pula hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota juga bersifat hierarkis.
Baca Juga: Contoh Soal PAS UAS Bahasa Inggris Kelas 8 SMP MTs Semester 1, Lengkap Kunci Jawaban
4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia?
Jawaban:
Seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia.
Baca Juga: Contoh soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 1 tahun Ajaran 2022 2023
Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
b. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
c. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.
Baca Juga: Contoh soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 1 tahun Ajaran 2022 2023
Berdasarkan hal tersebut di atas segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajay orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah.
Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.
5. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Jelaskan makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia?
Baca Juga: Contoh Soal PAS UAS Bahasa Inggris Kelas 8 SMP MTs Semester 1, Lengkap Kunci Jawaban
Jawaban:
Kemerdekaan beragama dan kepercayaan diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan YME mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapa pun, baik itu oleh pemerintah, pejabat pemerintah, masyarakat, maupun orang tua sendiri.
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.
Baca Juga: Kisi-Kisi Soal PAS UAS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP MTs Semester 1, Lengkap Kunci Jawaban
6. Pertahanan dan keamanan nergara Indonesia pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut jelaskan system pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh Negara Indonesia!
Jawaban:
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan system pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.
Baca Juga: Contoh Soal dan Kunci Jawaban PAS UAS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP
Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur.
7. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam system pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Jawaban:
Mekanisme pemberhentian presiden diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan UUD ini, Lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya adalah MPR.
Namun sebelum diputus oleh MPR, proses pemberhentian dimulai dengan proses pengawasan terhadap presiden oleh DPR.
Baca Juga: Tips Nilai UAS atau Ulangan Bagus, Buat Kamu yang Malas Belajar
Apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, maka DPR dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Namun terlebih dahulu meminta putusan dari MK tentang kesimpulan dan pendapat dari DPR.
Dalam hal MK memutuskan bahwa pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika MK membernarkan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden.
8. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata Kelola pemerintahan yang baik!
Jawaban:
a) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi;
b) Komunikasi, yakni adanya jaringan multi system (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas;
c) Proses penguatan diri sendiri, dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi;
d) Keseimabangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ketiga elemn yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama;
e) Independensi, yakni menciotakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat me;a;ui koordinasi dan fasilitasi.
9. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara!
Jawaban:
Di lingkungan sekolah, antara lain:
a) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, atau ketua organisasi ekstrakutrikuler;
b) pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS;
c) forum diskusi atau musyawarah yang dilakukan di sekolah
Baca Juga: Prediksi Soal dan Kunci Jawaban UAS PAS Antropologi Kelas 10 SMA Semester 1 2022-2023
Di lingkungan masyarakat, antara lain:
a) forum warga;
b) pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya;
c) pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, LMD, RT, RW
Di lingkungan negara, antara lain:
a) pemilihan umum untuk memilih anggota legislative dan presiden;
b) pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada);
c) Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun.
Disclaimer:
1) Konten ini hanya pilihan dibuat untuk membantu orang tua membimbing anak di tingkat SMP dalam belajar, selayaknya dijelaskan proses penemuan jawaban dan bukan hanya hasil akhirnya.
2) Jawaban bersifat terbuka, dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban lebih baik.
3) Jawaban ini telah diverifikasi dan disetujui oleh kak Gilang Rafiqa Sari, S.Pd alumni Universitas Negeri Malang.
4) Artikel kunci jawaban dan pembahasan dari kumpulan soal UAS PKn kelas 10 semester 1 ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban karena tidak menutup kemungkinan ada ekplorasi jawaban lainnya.***