Network
/photo/2020/11/21/2220391467.jpg)
MALANG TERKINI - Parlemen Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang mengizinkan artis K-pop yang diakui secara global seperti BTS untuk menunda dinas wajib militer (wamil) mereka hingga usia 30 tahun. Undang-undang itu disahkan pada Selasa, 1 Desember 2020.
Diketahui, Semua pria Korea Selatan yang berbadan sehat berusia antara 18 sampai 28 tahun harus menjalani wajib militer selama dua tahun.
Hal ini sebagai bagian dari upaya negara guna mengantisipasi perang dengan Korea Utara.
Baca Juga: Fakta Baru Tentang Jungkok BTS yang Baru Terungkap di Tahun 2020
Amandemen Undang-Undang Dinas Militer dirancang untuk memberikan pengecualian bagi megabintang K-pop yang mendongkrak status budaya negara dan perekonomian.
Sebagaimana MalangTerkini.com melansir dari Berita KBB dalam artikel "HORE! Korea Selatan Mengesahkan Hkum Yang Memungkinkan Artis dan Seniman Tunda Wajib Militer" berikut penjelasannya.
Majelis Nasional memberikan suara pada tagihan yang memungkinkan seniman yang menerima rekomendasi Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata.
Ini berlaku dengan catatan karena telah membuat prestasi yang signifikan dalam meningkatkan citra bangsa untuk menunda dinas militer wajib mereka hingga berusia 30 tahun (oleh perhitungan internasional).
Dari 268 anggota Majelis Nasional, 253 memilih Bill, 2 memilihnya, dan 13 abstain.
RUU itu dijuluki "Amandemen Layanan Militer BTS" mengingat implikasinya bagi BTS.
BTS yang anggota tertua Jin harusnya akan diminta untuk mendaftar dalam waktu dekat (karena usia 28 tahun biasanya usia maksimum yang dapat ditunda).
Baca Juga: Fans Dibuat Jatuh Cinta dengan Bodyguard BTS, Ini Sosoknya yang Curi Perhatian
Namun, pada bulan Oktober, administrasi tenaga kerja militer menyatakan bahwa sementara mereka tidak akan membebaskan seniman seperti BTS dari dinas militer mereka.
Mereka terbuka untuk kemungkinan penangguhan saja.
Mempertimbangkan bahwa BTS menjadi grup idola pertama yang pernah menerima perintah pahala budaya dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata pada 2018, tampaknya anggota akan berhasil mengajukan penundaan layanan wajib mereka.***(Siti Mujiati/Berita KBB)
