Network
MALANG TERKINI – Lebih dari 40 negara terutama negara Barat mengkritik China di PBB atas penyiksaan dan penindasan terhadap sebagian besar Muslim Uighur dan minoritas agama dan etnis lainnya di Xinjiang.
Mereka tetap menyoroti wilayah yang menurut pemerintah dan peneliti asing terdapat satu juta orang atau lebih yang dikurung di kamp-kamp.
Dilansir Malang Terkini dari al-Jazeera pada Jumat 22 Oktober 2021, ada 43 negara yang menandatangani pernyataan yang mengkritik China pada hari Kamis, 21 Oktober 2021.
Baca Juga: Fansite Jimin BTS Dicekal Pemerintah China Karena Dianggap Berlebihan dalam Mendukung Idol
Negara-negara tersebut menyatakan prihatin terhadap keberadaan kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang.
Pernyataan itu dibacakan oleh Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas De Riviere pada pertemuan Komite Hak Asasi Manusia Majelis Umum.
Ini adalah ketiga kalinya dalam tiga tahun AS dan sebagian besar negara-negara Eropa menggunakan pertemuan Komite Hak Asasi Manusia untuk mengkritik China atas kebijakannya terhadap Uighur.
Awal pekan ini, Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI), sebuah lembaga pemikir, merilis sebuah laporan baru yang merinci bentuk-bentuk penindasan Xinjiang yang telah dikembangkan untuk menindas orang-orang Uighur.
Laporan itu mengatakan setidaknya 1.869.310 warga Uighur dan warga lainnya di Xinjiang ditangkap setelah mereka diketahui menggunakan Zapya, sebuah aplikasi kirim pesan seluler.
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengutuk tuduhan tidak berdasar dan kebohongan itu. Ia menuduh Amerika Serikat dan beberapa penandatangan lain menggunakan HAM sebagai dalih untuk manuver politik dan provokasi.
Baca Juga: Selamat! Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag Resmi Menikah
Pernyataan terbaru PBB menimbulkan kekhawatiran atas pembatasan ketat terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, bergerak, berserikat dan berekspresi serta kebebasan budaya Uighur di Xinjiang.
“Kami telah melihat peningkatan jumlah laporan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis,” kata 43 negara dalam pernyataan mereka.
Mereka juga menyebutkan laporan yang mendokumentasikan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual, dan pemisahan paksa anak-anak.
Baca Juga: Bertemu di Eternals, Ma Dong Seok Bongkar Sifat Angelina Jolie dan Salma Hayek
“Ada pembatasan ketat pada kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan bergerak, berserikat dan berekspresi serta kebebasan berbudaya Uighur,” kata mereka.
Negara-negara itu mendesak kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet dan pejabat PBB lainnya untuk menyelidiki pengawasan Xinjiang yang makin meluas dan terus menargetkan warga Uighur dan anggota minoritas lainnya.
Diketahui, Bachelet pertama kali meminta izin kepada Beijing pada Desember 2018 untuk melakukan misi pencarian fakta di Xinjiang.***
