Network
MALANG TERKINI - Kekosongan kursi presiden Lebanon sudah berjalan hampir satu tahun menyebabkan berbagai polemik, termasuk ancaman 'dikucilkan' masyarakat internasional.
Hal tersebut disampaikan Utusan Khusus Prancis Jean-Yves Le Drian kepada harian lokal dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Selasa.
Lebanon tidak memiliki presiden sejak masa jabatan kepala negara sebelumnya, Michel Aoun, berakhir pada Oktober 2022. Parlemen saat ini, salah satu institusi yang sangat terbelah, 12 kali gagal memilih pengganti Aoun. Pemilihan presiden terakhir dilakukan pada Juni 2023.
Le Drian mengatakan kepada surat kabar Lebanon, L'Orient-Le Jour, bahwa ia merencanakan serangkaian "konsultasi" di antara para tokoh politik dan berharap Ketua Parlemen Nabih akan mulai menggelar sidang yang "berturut-turut dan terbuka".
"Saya harap para politisi sadar bahwa mereka harus menemukan jalan keluar, jika tidak, mereka akan dikucilkan oleh masyarakat internasional. Tidak ada yang akan mau bertemu mereka lagi dan tidak ada gunanya berusaha mencari bantuan di mana-mana," kata Le Drian.
Kegagalan memilih presiden telah meningkatkan ketegangan sektarian di Lebanon, yang terperosok ke dalam salah satu krisis ekonomi terbesar dunia. Negara itu juga menghadapi kelumpuhan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kabinetnya hanya memiliki kekuasaan terbatas.
Lebanon telah gagal melakukan reformasi yang disyaratkan untuk mendapat bantuan sebesar 3 miliar dolar AS (sekitar Rp46,4 triliun) dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang menuding adanya "kepentingan pribadi".
Negara-negara donor telah membantu dengan mendanai berbagai layanan publik, tetapi mereka kian frustrasi dengan permintaan Lebanon untuk mendapatkan tambahan bantuan.
Le Drian mengatakan pada Selasa bahwa lima negara penting (AS, Prancis, Qatar, Arab Saudi dan Mesir), yang telah berkoordinasi mengenai kebijakan untuk membantu Lebanon keluar dari kebuntuan politik, telah mulai mempertimbangkan bantuan mereka.
