PA 212 Minta PDIP Dibubarkan, Refly Harun Sebut Tidak Sedikit Sejarah Indonesia Harus Diluruskan

28 November 2020, 15:20 WIB
Refly Harun: Tanggapi kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia, Refly Harun berharap Imam Besar Indonesia ini bisa menjadi ikon kenaikan negara. /ANTARA/Wahyu Putro A

MALANG TERKINI – Novel Bakumin meminta agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibubarkan.

Hal itu terkait dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengimbau kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah mengenai peristiwa nasional di tahun 1965.

Novel menganggap permintaan Megawati tersebut sebagai upaya mengubah sejarah, diantaranya mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca Juga: Refly Harun Ungkap Penyebab Mahfud MD Gagal Menjadi Calon Wakil Presiden

Baca Juga: Dipanggil Polisi dalam Kasus Gus Nur, Refly Harun: Kita Harus Menghargai Azas Praduga Tak Bersalah

Novel yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (Wasekjen PA) 212, menegaskan jika PA 212 tidak akan berdiam diri dan melakukan perlawanan atas permintaan megawati tersebut.

Baca Juga: Megawati: Banyak Orang Tidak Suka Sama Saya, Enggak Apa-Apa

Sebagaimana diberitakan PR Depok dalam artikel “PA 212 Minta PDIP Dibubarkan karena Pernyataan Megawati, Ini Tanggapan Refly Harun,” Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun turut memberikan tanggapannya mengenai polemik tersebut.

Refly menyatakan pendapatnya itu melalui satu unggahan video di kanal YouTube pribadinya Refly Harun, Kamis 26 November 2020.

Refly Harun mengakui bahwa memang tak sedikit sejarah Indonesia harus diluruskan. Hal tersebut diucapkan Refly Harun bukan semata-mata untuk membela PKI.

"Bukan untuk membela PKI, karena kita sudah sepakat melarang ajaran tersebut karena kita anggap tidak cocok dengan Pancasila tapi sejarah harus memang betul-betul disajikan dengan baik," kata Refly Harun.

Kendati demikian, Refly Harun mengatakan tidak menyetujui apabila penulisan ulang terkait sejarah Indoesia dilakukan oleh seorang menteri.

"Penulisan sejarah tidak bisa dilakukan oleh seorang menteri, karena menteri juga tidak paham apalagi Nadiem mengatakan 'saya mungkin tidak paham masa lalu tapi saya tahu masa depan'," ujar dia.

Atas pernyataan tersebut, menurut Refly Harun, Nadiem Makarim terlihat tidak tertarik dengan pelajaran sejarah apalagi sejarah tentang Indonesia.

Baca Juga: Megawati Sebut Jakarta Kini Amburadul, Wagub DKI: Capaiannya Sudah Bisa Dilihat Masyarakat

Baca Juga: Megawati Kritik Milenial, Tsamara Beberkan Sumbangsih Generasi Muda

"Mungkin bagi dia itu tidak terlalu penting. Ya walaupun sejarah itu penting karena membentuk karena bangsa dan dapat mengetahui bagaimana asal mula kita dan lain sebagainya," katanya.

Karena besar di luar negeri, Refly Harun menilai hal tersebut bisa menjadi alasan Nadiem Makarim tidak tertarik dengan sejarah Indonesia.

Ditegaskan Refly Harun, untuk penulisan ulang, meluruskan sejarah yang diinginkan pihak tertentu tidak bisa memerintah seorang menteri untuk melakukannya.

"Katakanlah yang diinginkan Megawati dan PDI Perjuangan, tidak bisa begitu. Sejarah itu harus ditulis orang yang memang menelitinya secara benar dan baik. Selain itu iklim demokratis sebuah negara harus bagus apapun hasilnya nanti," ujar dia menambahkan.

Sementara itu, Refly Harun menanggapi soal permintaan PA 212 yang meminta PDI Perjuangan untuk dibubarkan.

Baca Juga: Megawati Harapkan Milenial Tiru Kegemaran Bung Karno Dalam Hal Ini

Menurut dia, untuk membubarkan parpol PDI Perjuangan tidak semudah yang Novel kira. Pasalnya, hanya pemerintah yang bisa mengajukan pembubaran parpol.

"Itu pun kalo asas, tujuan, program, dan kegiatan partai tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Jika tidak, ya nggak bisa," katanya.***

Editor: Lazuardi Ansori

Sumber: PR Depok

Tags

Terkini

Terpopuler