MALANG TERKINI – Belakangan muncul wacana mengenai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) yang akan menjadi Menteri Sosial (Mensos), menggantikan Juliari Batubara yang sedang tersandung kasus korupsi.
Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono menolak untuk berkomentar mengenai wacana Risma yang digadang-gadang akan menjadi Mensos tersebut.
Adi beralasan jika saat ini pihaknya masih fokus dengan tahapan Pilkada Surabaya yang saat ini masih dalam tahap rekapitulasi tingkat kota.
Baca Juga: Dikabarkan Mendapat Tawaran Jabatan Jadi Mensos, Risma: Saya Ikut Bu Mega Saja
"Kami masih fokus dengan Pilkada Pilkada Surabaya," katanya.
Ia juga menolak untuk berkomentar lebih jauh terkait peluang Risma untuk menduduki kursi Mensos jika ditinjau dari pengalaman serta kinerjanya selama ini.
"Semua itu adalah kewenangan pusat. Kami tidak bisa mencampurinya," katanya.
Sebagaimana dilansir Malang Terkini dari Antara, disebutkan jika wacana Risma akan menjadi Mensos berawal dari pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng yang menyebut pihaknya mendapatkan kabar Wali Kota Risma mendapat tawaran menjadi Mensos.
Baca Juga: Pilkada Saat Pandemi, Risma: Kalau Sampai Tidak Memilih Maka Warga Juga Akan Rugi
"Saya dapat kabar, jika nantinya Ibu Risma ditunjuk Presiden Joko Widodo, menjadi mensos di Kabinet Indonesia Maju," katanya.
Yusuf menilai jika kinerja Risma sudah sangat bagus di Surabaya. Ia menyatakan jika Risma telah mengubah wajah Surabaya di mata dunia.
"Di Surabaya, wali kota bisa langsung meloncat ke menteri, tanpa harus menjadi Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu. Ini menunjukkan, kalau Surabaya itu kota mendunia," katanya.
Risma sendiri menyatakan jika akan mengikuti intruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Kecewa Berat Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Batubara Ditangkap KPK: Gak Ngerti Lagi
"Nanti kita lihat, saya ikut bu Mega saja," kata Wali Kota Risma.
Meski demikian, lanjut dia, hingga saat ini dirinya belum mendapat tawaran dari siapapun termasuk Presiden Jokowi terkait hal itu.***