MALANG TERKINI - Di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 17 Mei 2021, dalam sebuah telekonferensi pers, Presiden Jokowi buka suara terhadap perdebatan tentang 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terancam dipecat gara-gara tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Dalam telekonferensi pers tersebut, Jokowi mengatakan bahwa TWK tidak serta merta dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK.
“Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Soroti Hasil TWK 75 Pegawai KPK, Wakil Ketua KPK: Kami Mengapresiasi Komitmen Presiden
Selain itu, Jokowi juga meminta agar 75 pegawai KPK yang terancam dipecat tersebut diberi kesempatan memperbaiki TWK melalui pendidikan kedinasan.
“Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ucap Jokowi.
Menurutnya, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada para pihak yang terkait untuk menindak lanjuti 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes tersebut.
Baca Juga: Jokowi Minta TWK Tidak Serta Merta Dijadikan Dasar untuk Memberhentikan 75 Pegawai KPK
“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PANRB dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” ucap Jokowi.
Ia juga berharap KPK Memiliki SDM terbaik yang berkomitmen tinggi .
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Jokowi.
Ia meminta agar pengalihan status pegawai KPK tersebut dilakukan sebagai upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.
"Oleh karena itu pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," katanya.***