MALANG TERKINI – Kabupaten Probolinggo kini menjadi sorotan publik usai pemangku kebijakan dan sebanyak 17 ASN ditangkap KPK.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani juga turut menyorot kebijakan Bupati Probolinggo dalam beberapa tahun ke belakang.
Dalam hal ini, Sri Mulyani memposting sederet masalah yang terjadi di lingkup Kabupaten Probolinggo terutama masalah keuangan dan ekonomi.
Baca Juga: Ditahan KPK Diduga Terima Komitmen Fee Rp2 Miliar, Bupati Banjarnegara: Saya Tidak Pernah Menerima
Sri Mulyani memotret berapa banyak APBN yang digelontorkan ke Pemerintah Kabupaten Probolinggo namun ternyata tidak disalurkan dengan baik.
Hampir dua dekade Pemerintah Kabupaten Probolinggo Jawa Timur yang dianggap sebagai politik dinasti ini berlangsung.
Namun akhirnya, setelah 18 tahun lamanya menguasai pemerintahan, kini pupus diboyong ke tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Probolinggo dua periode Puput Tantriana Sari dan suami yang juga mantan bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Senin 30 Agustus 2021 lalu.
Tidak hanya itu, KPK juga menyeret 17 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo.
KPK telah menetapkan mereka sebagai tersangka garong uang rakyat dalam dugaan kasus suap seleksi jabatan.
Dilansir Malang Terkini dari Instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani membeberkan sederet masalah yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.
“Korupsi di Kabupaten Probolinggo,” tulis Sri Mulyani dalam keterangan video yang menunjukkan pasangan sejoli maling uang rakyat.
Baca Juga: Pasca OTT KPK Bupati Probolinggo, Dewan Pimpinan MUI Setempat Keluarkan Surat Maklumat
Berikut sederet plus minus kebijakan yang terjadi di Pemkab Probolinggo yang dibeberkan oleh Sri Mulyani.
1. Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021).
2. Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp 2,15 Triliun untuk 325 Desa.
3. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 milyar (2021).
4. Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi!
5. Pengangguran terbuka naik dari 2,89% (2015) menjadi 4,86% (2021)
6. Kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin!
7. IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020).
“Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan,” pungkas Sri Mulyani dalam postingannya itu.
Baca Juga: Soal Kasus Bupati Probolinggo, Sri Mulyani: Korupsi Musuh Utama dan Musuh Bersama
Sampai saat ini Bupati Probolinggo, suami yang juga wakil ketua DPR RI, dan 17 ASN Pemkab Probolinggo kini mendekam di tahanan KPK.***