MALANG TERKINI – Kapolri dalam Rakornas Forkopimda menjelaskan strategi kepolisian dalam melakukan pendampingan anggaran untuk menepis keraguan yang ada.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Rakornas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar pada Selasa, 17 Januari 2023 di SICC Sentul.
Dalam acara yang bertajuk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengandalian Inflasi ini, Kapolri menekankan bahwa pihak kepolisian memiliki strategi mitigasi yang wajib untuk dilakukan untuk pendampingan anggaran.
Baca Juga: Apakah Polri Mampu Mengembalikan 'Trust' Masyarakat? Ini Kata Kapolri
Kekuatan Kepolisian menghadapi gejolak ekonomi global dalam pendampingan anggaran
Pada kesempatan itu Listyo mengungkapkan bahwa pihak kepolisian harus mampu menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada.
Kepolisian harus mampu menjadi pengayom sekaligus penjamin atas ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga dalam masyarakat.
Selain itu Polri akan terus melakukan pendampingan anggaran negara yang berfungsi sebagai penguat investasi, shock absorber, titik akhir industri sekaligus sebagai elemen menjaga pasar domestik.
Baca Juga: Anggaran Pemilu 2024 Diperkirakan Naik 4 Kali Lipat dari 2019, Jokowi: Saya Minta Dihitung Lagi
Sinergitas Kepolisian dan TNI dalam pendampingan anggaran
Kapolri juga menjelaskan bahwa personil kepolisian harus terus bersinergi dengan TNI secara harmonis termasuk semua pihak terkait agar dapat mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) yang terkendali.
Dalam hal ini Listyo menjelaskan tidak hanya untuk pendampingan anggaran saja, tapi stabilitas kamtibmas juga dilakukan untuk menjaga saat negara masuk di tahun politik seperti saat ini.
Diinstruksikan oleh Listyo kepada semua jajarannya di seluruh wilayah Indonesia agar terus memberikan pengawalan dan pendampingan pada Pemerintah Daerah (Pemda) sehubungan dengan penggunaan anggaran.
Baca Juga: Geram Anggaran Pemerintah untuk Belanja Barang Impor, Jokowi: Mau Kita Terus-teruskan?
Pengawalan dan pendampingan yang ketat ini untuk menepis keraguan di masyarakat terkait pemanfaatan penggunaan dana yang ada di daerah.
Kapolri meminta agar jajarannya khususnya satgas dan yang terkait di dalamnya benar-benar memberikan pendampingan dan pengawalan penggunaan anggaran.
Penggunaan APBN dan APBD menjadi salah satu mesin yang mampu memutar roda perekonomian negara, sebab mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1,6 hingga 1,7 persen jika terserap dengan baik.
Menurut Kapolri, Presiden meminta agar semua anggaran tersebut dapat terserap lebih dari 90 persen di daerah.
Kapolri menegaskan pada seluruh jajarannya agar terus melakukan pendampingan dan pengawalan secara profesional untuk menepis keraguan terkait penyerapan anggaran.
Dalam hal ini Kapolri benar-benar menekankan agar Polri tidak menjadi bagian dari masalah, melainkan mampu membimbing, mendampingi Pemda sehingga mampu menepis keraguan atas penggunaan dana-dana tersebut.
Itulah kegiatan Rakornas Forkopimda, Kapolri menjelaskan terkait pendampingan dan pengawalan anggaran agar jajarannya tidak menjadi bagian dari masalah yang ada.***