Network
MALANG TERKINI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mematangkan rencana pindah ibu kota. Diakui pihak pemerintah, untuk merealisasikan rencana itu memang pemerintah tak bisa bergerak sendiri.
Butuh keterlibatan swasta, salah satunya untuk penyediaan rumah atau hunian di lokasi ibu kota baru.
“Pembangunan Ibu Kota harus memenuhi standar kriteria Astagatra,” jelas Yusup pada Rapat Koordinasi Isu-isu Strategis dengan tema Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur Dikaji Dari Aspek Astagatra Guna Terjaganya Stabilitas Ketahanan Nasional di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 25 November 2020, dilansir dari laman resmi Polkam.
Baca Juga: Sejarah Trem di Kota Malang, Jalurnya Ditemukan Saat Pembangunan Malang Heritage
Astagatra meliputi unsur geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Diketahui, Presiden Joko Widodo memilih Kab. Panajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara sebagai Ibu Kota Negara yang baru.
Hal ini dikarenakan daerah tersebut aman dari bencana, dukungan infrastruktur yang memadai, demografi penduduk yang tidak padat, dan berada di titik tengah Indonesia.
Namun, lanjutnya, perlu ada kesiapan dalam pemindahan ibu kota negara yang baru.
Hal ini pun perlu mendapat perhatian secara tepat, karena jika tidak, dikhawatirkan akan memberikan dampak terhadap perkembangan stabilitas politik, hukum dan keamanan nasional.
