Network
MALANG TERKINI – Keputusan terkait keputusan larangan mudik lebaran akhirnya dapat diketahui dengan pasti.
Dikutip Malang Terkini dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, pemerintah menyampaikan keputusan larangan aktivitas mudik lebaran 2021.
Hasil pernyataan tersebut didapatkan dari keputusan rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat 26 Maret 2021.
Baca Juga: Tidak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021, Masyarakat diharapkan Tetap Bijak
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait Pemerintah.
Muhadjir menjelaskan bahwa larangan untuk mudik lebaran akan dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.
Bukan tanpa alasan, tujuan larangan mudik lebaran ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti saat masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.
“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujar Muhadjir saat konferensi pers usai rakor melalui media daring, dikutip Malang Terkini dari laman resmi Kemenko PMK.
Baca Juga: Kata Menteri Trenggono Soal Pasokan Ikan saat Ramadhan hingga Lebaran 2021
Untuk memaksimalkan manfaat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan, Muhadjir menekankan larangan mudik lebaran untuk semua lapisan masyarakat.
Larangan ini tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI/Polri dan pegawai swasta, namun dan juga seluruh masyarakat Indonesia.
Sedangkan untuk pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri akan tetap dilakukan, pada tanggal 12 Mei 2021.
“Untuk himbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent,” ujar Muhadjir dalam kesempatan yang sama, dikutip Malang Terkini dari laman resmi Kemenko PMK.
“Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri juga akan diatur oleh Kemenag berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada,” sambungnya.
Baca Juga: Tidak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021, Masyarakat diharapkan Tetap Bijak
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa akan ada pengecualian untuk larangan mudik, contohnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas.
Untuk perjalanan dinas harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN.
Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki keperluan mendesak, hal ini dapat dilakukan dengan surat keterangan dari kepala desa.
“Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh Kemenpan RB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri,” tutur Muhadjir, dikutip Malang Terkini dari laman resmi Kemenko PMK.
