Network
MALANG TERKINI – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Ombudsman RI.
Laporan tersebut dilakukan oleh perwakilan dari 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi KPK Sujanarko di Gedung Ombudsman, rabu 19 Mei 2021.
Baca Juga: Jokowi Keberatan 75 Pegawai KPK Dipecat dan Berharap Mereka Memiliki SDM Terbaik Berkomitmen Tinggi
Sujanarko mengatakan jika pengaduan yang dilakukan tersebut ditandatangani oleh 15 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut.
"Hari ini saya mewakili 75 orang pegawai membuat pelaporan resmi terkait proses TWK yang dilakukan KPK. Pengaduan ini untuk praktisnya hanya ditandatangani oleh 15 pegawai," katanya, sebagaimana dikutip Malang Terkini dari Antara.
Sujanarko ditemani oleh beberapa orang, diantaranya adalah Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi Hotman Tambunan dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang.
"Saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Ketua dan Anggota Ombudsman yang telah memberikan beberapa penjelasan terkait proses yang kami laporkan," ungkap Sujanarko.
Sujanarko berharap laporan tersebut bisa segera diproses agar segera selasai dan tidak terjadi kegaduhan yang berlarut-larut.
Baca Juga: Jokowi Soroti Hasil TWK 75 Pegawai KPK, Wakil Ketua KPK: Kami Mengapresiasi Komitmen Presiden
"Jadi sebenarnya proses bisa diselesaikan hari ini atau besok atau minggu depan supaya republik ini tidak terlalu gaduh seperti ini," ucapnya.
Ia mengatakan jika laporan tersebut berkaitan dengan adanya maladministrasi yang diduga dilakukan Pimpinan KPK.
"Dari kajian kami ada banyak maladministrasi yang sudah dilakukan KPK, baik penerbitan SK-nya, prosesnya, dari sisi wawancara hampir ada 6 indikasi yang kami sampaikan bahwa Pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi, termasuk penonaktifan pegawai karena hal itu tidak ada dasarnya," ujar Sujanarko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah merespo polemik yang terjadi di KPK terkait dengan hasil TWK 75 pegawai Lembaga antirasuah tersebut.
Jokowi meminta agar hasil TWK tidak serta merta menjadi dasar diberhentikannya 75 pegawai KPK.
Baca Juga: LBH PP Muhammadiyah Siapkan Pendampingan dan Bantuan Hukum untuk 75 Pegawai KPK
“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Jokowi di Istana Merdeka Senin 17 Mei 2021.***
