Network
Dalam pertemuan rapat di salah satu rumah makan di daerah Banjar Negara, sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri senilai 20 persen dari nilai proyek.
Untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen 'fee' sebesar 10 persen dari nilai proyek.
Baca Juga: Berapa Gaji Ketua KPK? Terima Ratusan Juta Setiap Bulannya
Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan kembali yang bertempat di rumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjanegara dan secara langsung BS menyampaikan beberapa hal.
Di antara hal yang disampaikan BS dalam pertemuan tersebut adalah menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu dengan pembagian lanjutannya adalah 10 persen untuk BS sebagai komitmen 'fee' dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.
"Artinya, setiap proyek itu sudah diambil dulu uangnya 20 persen dari nilai proyek dengan pembagian 10 persen untuk saudara BS dan 10 persen untuk keuntungan rekanan," kata Firli Bahuri dalam jumpa Pers tersebut dikutip Malang Terkini pada Sabtu 4 September 2021 dari video di kanal Youtube: KPK RI.
Baca Juga: Psikolog Lita Gading Sebut Denny Darko Gangguan Jiwa Jika Tak Hentikan Ramalannya
BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya dan mengatur pemenang lelang.
KA juga selalu dipantau serta diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan BS yang tergabung dalam group BM.
"Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantara KA, BS telah menerima komitmen fee atas berbagai proyek infrastruktur Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 tersebut senilai kurang lebih Rp2,1 miliar," Kata Firli Bahuri dalam jumpa Pers tersebut.
