Network
MALANG TERKINI - Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah ikut berkomentar soal polemik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 atau Kepres 1 Maret tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara.
Fahri Hamzah turut menyahuti perdebatan antara Fadli Zon dengan Menko Polhukam Mahfud MD tentang Keppres tersebut.
Polemik itu muncul karena ada dugaan nama Soeharto hilang dalam sejarah Serangan Umum (SU) 1 Maret tersebut.
Fadli Zon bahkan menantang Mahfud MD untuk adu data dan meminta agar tidak ada pembelokan sejarah.
"P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!," kata Fadli Zon melalui Twitter-nya, Jumat, 4 Maret 2022.
Fadli Zon juga menyoroti perihal tidak adanya peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Oposisi Sekongkol dan Rakyat yang Tawuran
"Sy sdh baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah byk salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sbg Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal.
@jokowi @mohmahfudmd," kata Fadli Zon di cuitan yang lainnya.
