Network
MALANG TERKINI – Presiden Joko Widodo menggelar rapat persiapan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024.
Dalam rapat terbatas tersebut dihadiri oleh jajaran Menteri, Kapolri dan Panglima TNI. Menteri-Menteri tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan lima poin yang terkait mengenai persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Saya kira sudah jelas dan tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan berkaitan soal 3 periode,” tutur Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden 10 April 2022.
Presiden menyampaikan dengan tegas telah sepakat bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada akan dilaksanakan di November 2024.
“Dijelaskan sekalian ya bahwa tahapan Pemilu itu sudah dimulai nanti di mulai di pertengahan Juni 2022, sudah dimulai karena memang ketentuan Undang-Undang 20 bulan sebelum pemungutan suara,” tutur Presiden Joko Widodo.
Pada 12 April 2022 akan dilaksanakan pelantikan KPU dan Bawaslu periode 2022 – 2027. Nantinya KPU dan Bawaslu akan bertugas mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024.
“Oleh karena itu kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan Pemilu dan Pilkada yang belum pernah ada pengalaman serentak ini betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Aldila Sutjiadi Cetak Juara Ganda WTA Bogota
Mengenai anggaran alokasi dana dari APBN dan APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, Presiden Joko Widodo juga telah memaparkan.
“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 Triliun KPU dan Bawaslu. KPU Rp 76.6 Triliun dan Bawaslu Rp33.8 Triliun. Saya minta lebih detail, dihitung lagi, kalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” tutur Presiden Jokowi.
Pada poin selanjutnya, Presiden meminta untuk penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada 2024 kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
“Saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa lebih detail lagi sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” perintah Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Libur Lebaran 2022 Cuti Bersama Idul Fitri, Jokowi Ingatkan Soal Vaksin Booster
Pada tahun 2022 ada 101 pejabat baik itu Gubernur, Bupati, Walikota yang berakhir masa jabatannya.
Sebanyak 7 Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Walikota yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan harus segera diisi.
“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang agar nantinya persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan dengan baik,” tegas Presiden Joko Widodo.
Dalam akhir penyampaian rapat tersebut, Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada masyarakat menjelang Pilkada dan Pemilu 2024 untuk tidak terpancing provokasi dari pihak yang ingin memanfaat kepentingan politik.
“Menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” tuturnya.
“Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA sehingga kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan tidak terjadi di 2024,” pesan Presiden Joko Widodo menutup rapat terbatas persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.***
